Pemkot Balikpapan Tandatangani Nota Kesepahaman dengan PHKT, PHM dan PHSS

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menandatangani nota kesepahaman bersama tiga perusahaan, yakni Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Pertamina Hulu Mahakam (PHM), dan Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS), Senin (23/5/2022) di Aula Balaikota Balikpapan. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Rahmad Mas'ud menyampaikan, Pertamina memiliki peran dalam pembangunan Kota Balikpapan.

"Dengan bergabungnya PHM, PHKT dan PHSS di bawah naungan Pertamina, maka semakin membantu pemerintah dalam komunikasi yang lebih cepat dan efektif," ungkapnya.

Untuk diketahui, Penandatanganan Nota kesepahaman ini terkait sinergi mendukung pengelolaan Kehati (keanekaragaman hayati), terutama di Kebun Raya Balikpapan.

"Di mana di situ ada fungsi penelitian, edukasi, wisata. Ini sejalan dengan program Kehati kami dari perusahaan ke perusahaan," imbuh Asisten Manager Enviromental PHKT, Chandra Sunaryo.

Kerjasama yang dilakukan juga bernilai manfaat bagi perusahaan untuk mempertahankan proper emas yang telah diperoleh. Salah satunya melalui kegiatan Kehati ini.

"Harapannya dari sinergi ini, kami dari tiga perusahaan bisa memberikan manfaat, dampak yang lebih besar. Harapannya tiga perusahaan ini bisa bersinergi untuk memberikan dampak dan manfaat lebih besar melalui program Kehati ini," ungkapnya.

Bentuk program ini adalah pendanaan dan pendampingan. Yang mana pendanaan dipecah dalam tiga tahun. Nantinya tiga perusahaan ini akan mendanai, baik dalam proses pencarian anggrek, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur.

"Nanti kami akan buka jalan, pasang papan track kayu, pergola di sisi kiri dan kanan, gazebo, juga spot edukasi migas dan papan barcode untuk masing-masing anggrek agar bisa jadi edukasi. Pengunjung bisa mengidentifikasi identitas masing-masing anggrek," jelasnya.

Anggrek-anggrek ini berasal dari hutan Kalimantan. Dan ditargetkan ada lima jenis yang sudah masuk status langka dan akan dibudidayakan di Kebun Raya Balikpapan.

"Rencana kerjasama ini sampai 2024. Jadi MoU ini tiga tahun dengan nominal yang masih dievaluasi oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Desain juga berasal dari BRIN, kerjasama juga diawasi BRIN," jelasnya.

Sebelumnya tim survei BRIN juga sudah tiba. Pihaknya pun telah membahas estimasi bersama KRB yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar. "Tapi finalisasinya tetap menunggu dari BRIN," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)