Balikpapan, Humpro – Meski secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah instansi pemerintah (pusat maupun daerah) yang telah melaporkan akuntabilitas kinerjanya, namun secara kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk upaya instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerjanya selama ini belum memuaskan.

Hal yang muncul adalah masih rendahnya instansi pemerintah yang menetapkan ukuran dan target-target kinerja pada awal pelaksanaan anggaran. Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah yang bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas.

Untuk itu diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai instansi pemerintah sebagai upaya meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bertolak dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Bimbingan Teknis Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim dan Kaltara yang berlangsung selama 2 hari (12-13 Maret) di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Balikpapan, yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

Diharapkan dari acara tersebut peserta bimbingan teknis dapat menambah wawasan tentang SAKIP dan sekembalinya para peserta bimtek ke unit kerjanya masing-masing dapat  membawa dampak positif serta memperbaiki kekurangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dievaluasi tim dari Kemenpan RB.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Biro Administrasi Sekretariat Provinsi Kalimantann Timur dalam sambutannya saat membuka bimtek.  Lebih jauh disampaikan bahwa SAKIP adalah sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. “SAKIP diharapkan mampu mengubah paradigma manajemen instansi pemerintah dari yang berorientasi pada input menjadi berorientasi pada hasil atau result oriented,” ujar Kepala Biro Administrasi.

“Karena itu dalam berbagai kesempatan Saya selalu tekankan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas bagi seluruh jajaran pemerintah baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di kabupaten/kota.  Melalui bimtek SAKIP ini Saya juga berharap dapat diperoleh pemahaman SAKIP di unit  kerja masing-masing secara berjenjang dan yang paling penting terjadi peningkatan kualitas dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada publik berupa LAKIP,” lanjutnya.

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam bimtek ini adalah peserta akan mendapat pembelajaran mengenai teknik penyusunan dokumen RAT, teknik penyusunan penetapan kinerja, teknik pelaksanaan evaluasi penerapan SAKIP dan bagaimana cara penyusunan LAKIP yang baik. (hms/tim liputan).