Balikpapan, Humaspro – Pemerintah Kota Balikpapan akhirnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kota Balikpapan 2013 dan 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Opini ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kaltim Sri Haryoso Suliyanto kepada Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di Samarinda, Senin (7/7).
Dengan penilaian tersebut, BPK menilai penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini karena Pemkot Balikpapan segera melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan berdasarkan rekomendasi dari BPK.
Lima tahun berturut-turut, opini BPK terhadap laporan keuangan Kota Balikpapan selalu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu permasalahannya yakni pendataan aset yang belum memadai. Selain itu ada beberapa hal lain seperti investasi kapal fery cepat serta penyertaan modal oleh pemerintah kota kepada Perusahaan Daerah (Perusda) yang dulunya belum memiliki payung hukum, tahun ini sudah ada perda yang mengatur hal itu.
Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku bangga atas capaian laporan keuangan Pemkot Balikpapan. Dia menyebut ini adalah prestasi yang bagus setelah sebelumnya meraih opini WDP. “Kami sudah lima kali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian, ini adalah kebanggaan luar biasa untuk Pemkot Balikpapan,” kata walikota. “WTP ini tidak menjadikan kita sempurna, tetapi kita harus segera melakukan evaluasi, dan membuat laporan keuangan dengan lebih baik sehingga kita dapat mempertahankan WTP yang telah kita raih,” ujarnya.
Meski demikian, walikota mengaku pihaknya tetap melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan Pemkot Balikpapan. Sebab ada beberapa catatan BPK yang harus segera diperbaiki. “Alhamdulillah, sudah lama kita perjuangkan akhirnya tercapai. Ini tentunya berkat dukungan semua pihak baik DPRD, Inspektorat, SKPD, dan masyarakat. Tetapi ke depan tetap harus melakukan perbaikan karena ini kan bisa berubah setiap tahun. Jadi administrasi keuangan harus betul-betul dijaga. Masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Walikota Rizal Effendi.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Sri Haryoso Suliyanto mengatakan opini WTP yang diperoleh oleh Pemkot Balikpapan karena Pemkot Balikpapan mampu menyelesaikan rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 terkait dengan penyertaan modal tahun 2012. “Kami harap opini WTP yang telah diterima oleh Pemkot Balikpapan hendaknya jadi motivasi SKPD selaku pelaksana anggaran pada tahun mendatang,” ujar Sri Haryoso. Ia juga berharap agar SKPD di Pemkot Balikpapan punya budaya kerja yang sesuai dengan standar pemerintahan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan melakukan efisiensi terhadap Barang Milik Daerah.
“WTP dengan paragraf penjelasan ini merupakan opini ke-3 yang dikeluarkan BPK setelah Kabupaten Paser dan Kota Tarakan,” ujar Sri lebih lanjut. Ia juga mengimbau agar Pemkot Balikpapan dapat membagi pengalamannya dalam mewujudkan pengelolaan yang transparansi dan akuntabel sehingga dapat meraih WTP kepada kabupaten/kota lain di Kaltim. “Mudah-mudahan kabupaten dan kota lainnya di Kaltim dapat lebih meningkatkan kinerjanya untuk meraih WTP di masa mendatang,” ujar Sri Haryoso menutup sambutannya. (Hms /met, fit)