Balikpapan, Humaspro – Demonstrasi tenaga pengajar sekolah swasta berlangsung di halaman Pemerintah Kota Balikpapan. Unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi para guru swasta yang sebelumnya melakukan aksi di halaman Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kamis (17/7). Di depan Kantor DPRD tersebut para pengunjuk rasa tidak dapat bertemu dengan Ketua DPRD Kota Balikpapan yang sedang tidak berada di tempat.

Dari unjuk rasa tersebut para demonstran mengajukan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Kota Balikpapan. Tuntutan tersebut diantaranya mengenai penerimaan siswa-siswi baru secara transparan melalui media online, menuntut ditegakannya Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi penerimaan siswa-siswi sekolah Negeri dengan kapasitas kelas sebanyak 32 murid, meminta DPRD untuk menjalankan peranannya dibidang pendidikan hanya pada area anggaran, Perda, dan pengawasan, dan tuntutan yang terakhir adalah meminta Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan izin survei ke sekolah-sekolah negeri tentang penerimaan siswa-siswi baru yang dianggap melanggar Perda.

Keempat tuntutan tersebut disampaikan kepada Wali Kota di halaman pemerintah Kota Balikpapan, dan secara langsung ditanggapi oleh Wali Kota Rizal Effendi didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Drs. Heri Misnoto dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sudirman Djayaleksana.

Dalam tanggapannya Wali Kota meminta agar para pengunjuk rasa menunggu selama satu hari mengenai persetujuan tuntutan tersebut. Wali Kota akan mengkaji kembali tuntutan-tuntutan tersebut sehingga penentuan keputusan dapat diambil melalui pengkajian yang matang. Selanjutnya pihak Pemerintah Kota Balikpapan akan memberikan informasi mengenai tanggapan tuntutan itu melalui perwakilan tenaga pengajar sekolah-sekolah swasta. (hms/ecs)