Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Balikpapan mengharapkan peran tokoh masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mempromosikan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan keluarga kecil, sejahtera dan berkualitas.
"Peran tokoh masyarakat dan LPM sangat penting , karena memiliki kedekatan secara emosional dengan masyarakat," kata Kepala BPMPPKB Kota Balikpapan Sri Wahjuningsih dalam sambutannya yang dibacakan Kasubid Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berencana  Drs. Bambang Supriyanto, saat pelaksanaan Sosialisasi Program Kependudukan dan KB bagi tokoh masyarakat dan LPM di Balikpapan Utara, Selasa (24/02) pagi. Ia mengatakan keterlibatan keduanya dalam pembangunan kependudukan dan KB sangat penting, mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya masih memperhatikan ucapan dan anjuran para tokoh yang menjadi panutan masyarakat.
Sosialisasi yang diikuti sekitar 75 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan Pengurus LPM se-Kecamatan Balikpapan Utara ini berlangsung di aula kantor Kecamatan Balikpapan Utara. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan peserta agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa program kependudukan dan KB tidak bertetangan dengan ajaran agama yang mereka anut dan tidak menganggu kesehatan, bahkan untuk mencapai keluarga lebih sejahtera.
Bambang  menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini menduduki urutan empat di dunia, namun  tidak didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal itu terlihat dari Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) Indonesia yang masih berada di urutan ke-124 dari 187 negara di dunia. Menurutnya, apabila program kependudukan dan KB tidak berjalan dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk (baby boom). Penduduk Indonesia pada 2050 diproyeksi mencapai 298 juta jiwa. Jika kualitas SDM-nya masih rendah, maka akan menjadi permasalahan sosial dan beban negara.
Bambang mengemukakan solusi yang tepat adalah dengan melakukan pengendalian penduduk melalui program KB, salah satunya dengan mengatur jarak kelahiran. Untuk itu diperlukan peran tokoh masyarakat dan LPM  dalam melakukan advokasi di masyarakat. "Program KB menginginkan anak Indonesia yang lahir sehat dan berkualitas serta mampu menjadi asset bagi pembangunan bukan menjadi beban pembangunan," tegas Bambang.(ali-3)