Dalam rangka menindaklanjuti dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat provinsi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, Badan Pemberdayaan Masyarakat  Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB)  Kota Balikpapan menggelar Rakerda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KKB) di Auditorium Pemkot Balikpapan, Selasa (26/5).

 Rakerda bertajuk “Melalui Rakerda, kita Optimalkan Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan” dibuka oleh Asisten  Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sri Soetantinah mewakili Walikota Balikpapan dengan narasumber dari BKKBN Pusat Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah  I Wayan Sundra, SH.MM, Kabid KB dan KR Perwakilan BKKN Prov. Kaltim Drs. Muhammad Hatta, Jenal Mutaqin Sambas, SKM, M.Kes, A.AK., Kepala BPMPPKB Kota Balikpapan Sri Wahjuningsih, Unsur Muspida Balikpapan, Direktur RS se Balikpapan, Kepala SKPD, Para Camat, Lurah  dan Bidan se Balikpapan serta undangan terkait lainnya.

Asisten II, Sri Soetantinah dalam sambutan Walikota menyampaikan bahwa kependudukan menjadi aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, diperlukan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Selain itu, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan. Dan pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.

Lanjutnya, kegiatan rapat kerja menjadi penting untuk menyamakan persepsi terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana seiring penerapan kebijakan jaminan kesehatan nasional. Dan mengapresiasi prakarsa BPMPPKB dalam menyelenggarakan kegiatan dengan harapan melalui kegiatan ini para pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, baik lintas program, lintas sektor, maupun mitra kerja BPMPPKB dapat meningkatkan komitmennya sehingga kinerja bidang pengendalian penduduk dan kb di Kota Balikpapan semakin optimal.

Sementara Kepala BPMPPKB Kota Balikpapan  Sri Wahjuningsih menyampaikan di Balikpapan secara umum hasil evaluasi dan implementasi urusan/bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup baik melalui indicator SPM  seperti cakupan PUS yang istrinya usia kurang 20 th pada tahun 2014 mencapai 2,32% dimana target nasional maksimal 3,5%. Kemudian indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB pada tahun 2014 mencapai 76% dimana target nasional sebesar 65%, Akan tetapi ada 2 indikator SPM yang masih belum sesuai dengan target yaitu cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 11,46% dimana target nasional maksimal 5% dan indikator cakupan penyediaan alokon untuk memenuhi permintaan masyarakat mencapai 27,10% dimana target nasional minimal 30%.

Untuk mencapai target-target yang diharapkan sesuai Indikator SP, perlu kerja yang lebih baik lagi terutama pada pembenahan data pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi. Demikian halnya dengan kuadran antara TFR dan CPR Modern,  Kota Balikpapan berada di kuadran  III. Artinya CPR rendah dan TFR rendah. Sehingga perlu intervensi melalui berbagai kegiatan agar terjadi pergesaran menjadi CPR yang tinggi dan targetnya berada di kuadran ke IV. 

Dalam kesempatan yang sama Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah BKKBN Pusat,  I Wayan Sundra, SH. menyampaikan bahwa saat ini sedang digodok Peraturan Presiden mengenai Kebijakan Alokon dan pelayanan Keluarga Berencana sesuai Jaminan Kesehatan Nasional era BPJS yang selama ini menjadi dilema dalam penerapan KB karena blm ada payung hukumnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh panelis dari Divisi Regional VIII BPJS Kesehatan Jenal M. Sambas bahwa regulasi merupakan tantangan utama yang butuh perhatian khusus agar BPJS kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal bagi pelaksanaan Keluarga Berencana.

Dan panelis dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur  Drs. Muhammad Hatta menyampaikan mengenai mekanisme distribusi alat kontrasepsi di era JKN sehingga dapat menjadi rujukan bagi jejaring pelayanan keluarga berencana.

Rakerda Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BPMPPKB diikuti sebanyak 222 orang terdiri dari perwakilan SKPD, perwakilan Rumah Sakit se Balikpapan, IDI dan Pengurusnya, IBI dan Pengurusnya,  Puskesmas dan Pustu, perwakilan Ikatan Bidan Indonesia, Lurah, Kasie Kessos se Balikpapan dan PLKB/PKB.

Pembukaan Rakerda juga dirangkaikan dengan melodrama dari PIK Remaja SMK 3 Balikpapan.  (Rdw)