Balikpapan, Humaspro – Sebagai langkah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlanjutan, Selasa (11/8) Bank Indoensia menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Membahas berbagai permasalahan dan tantangan serta rekomendasi dalam mewujudkan sinergi kebijakan makro ekonomi, sektoral, dan strategi pembiayaan infrestruktur energi, rapat yang diselenggarakan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Pemerintah Pusat (Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pejabat dari Kementerian ESDM), Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi se Kalimantan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur), serta PLN dan SKK Migas.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten serta bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kesepakatan- kesepatakan tersebut antara lain :
- Mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional, termasuk di Kalimantan, untuk mendukung proses hilirisasi berbasis sumber daya alam.
- Konsistensi dukungan dari pemerintah daerah dalam proses pengadaan tanah untuk proyek kelistrikan, antara lain dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, alternatif penggunaan tanah milik pemda atau BUMD, termasuk dukungan dalam persetujuan prinsip untuk pelaksanaan proyek dan persetujuan kelayakan lingkungan hidup proyek/AMDAL.
- Komitmen pemerintah daerah dan dinas terkait dalam penyederhanaan proses perizinan, antara lain melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perbaikan iklim investasi.
- Memastikan pelaksanaan program listrik 35.000 MW sesuai rencana dengan jadwal kontrak yang ketat.
- Mendorong partisipasi aktif daerah dalam merespons berbagai insentif yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat agar pengembangan infrastruktur energi di daerah dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Selain itu para peserta rakor sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam memastikan efektivitas dari berbagai kebijakan, serta merumuskan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi. (hms/nov, sumber : siaran pers Bank Indonesia)