PERSOALAN pendidikan, terutama pembangunan sekolah baru bakal jadi prioritas dalam anggaran belanja daerah tahun-tahun berikutnya. Selain infrastruktur dan kesehatan, persoalan pendidikan disebut sudah mendesak. Demikian disampaikan Ketua DPRD Abdulloh dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Rancangan APBD-Perubahan 2015, Rabu (2/9).

“Setiap tahun selalu terjadi problem pendidikan karena jumlah sekolah dan jumlah lulusan yang tidak berbanding lurus,” terangnya. Maka dari itu, DPRD meminta pemkot melakukan feasibility study/FS (studi kelayakan) pembangunan sekolah di enam kecamatan di Balikpapan.

Anggaran untuk kegiatan ini bakal dikucurkan pada APBD 2016. Bila perlu melalui inisiatif dewan. Kegiatan yang dilakukan meliputi studi kelayakan, penetapan lokasi, sampai penyusunan detail engineering design (DED). “Sehingga mulai 2017 kita sudah bisa bangun sekolah untuk SD dan SMP. Karena sesuai kesepakatan untuk SMA menjadi tugas dari provinsi,” jelasnya.

Dari hasil FS tersebut akan diketahui jumlah sekolah yang proporsional untuk masing-masing kecamatan. Untuk diketahui, saat ini jumlah sekolah negeri di Balikpapan, SD sebanyak 136 sekolah, SMP 22 sekolah, SMA 9 sekolah, dan SMK 6 sekolah. “Tahun-tahun selanjutnya kita akan terus membangun sekolah. Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi,” imbuhnya.

Hal ini tentu tanpa mengesampingkan keberadaan sekolah swasta. Bukti kepedulian terhadap sekolah swasta sudah dilakukan dengan pemberian subsidi uang masuk kepada siswa baru sebesar Rp 1 juta untuk pelajar SMP dan Rp 1,5 juta untuk siswa SMA dalam penerimaan siswa baru tahun ini.

Ia juga mengimbau kepada sekolah swasta yang sudah eksis di Balikpapan dan ingin melakukan pengembangan, jangan sungkan mengadu ke DPRD. Dewan sudah berkomitmen untuk membenahi sektor pendidikan, sehingga DPRD siap memberi bantuan asalkan ada prinsip keterbukaan dan memiliki visi memajukan pendidikan Balikpapan, bukan hanya mencari untung. (*/rsh/far/k15)
sumber: kaltimpost