Sebaran sekolah negeri di Balikpapan memang belum merata. Di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara misalnya. SD 030 harus melayani murid dari 24 rukun tetangga (RT). Belum termasuk siswa dari daerah lain yang cukup jauh seperti Graha Indah, Tumaritis, termasuk sekitar Pasar Buton.
Setiap tahun, kuota 150 murid baru selalu ludes jadi rebutan. Saat ini, jumlah murid sebanyak 644 yang terbagi dalam 16 rombongan belajar (rombel). Keterbatasan ruang kelas yang hanya delapan ruangan mengharuskan pembagian jadwal belajar, pagi dan siang.
“Keterbatasan itu juga yang membuat kami tak bisa melayani seluruh orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sini,” kata Kepala SD 30 Balikpapan Raudatina saat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Balikpapan, kemarin (8/9).
Rombongan dipimpin M Jhon Ismail bersama anggotanya Ali Munsjir Halim, Abdul Jabar, Hadi Ibramsyah, dan didampingi Lurah Gunung Samarinda Baru Mindayanti. “Di Kelurahan Gunung Samarinda Baru hanya ada satu SD. Makanya yang jauh-jauh dari sekolah mendaftar kemari. Ada 24 RT di sini,” beber Raudatina. Menurutnya akan ideal jika ada penambahan lima hingga enam ruang belajar baru.
Ia mengaku, beberapa kali menyampaikan proposal penambahan ruang belajar baru namun belum direalisasikan. “Setiap tahun kami usul itu. Mudah-mudahan dari kunjungan Dewan ini bisa segera terealisasi,” harapnya.
Selain ruang kelas baru, persoalan toilet juga masih minim. Hanya ada empat toilet dan ruang sempit perpustakaan sekolah. Jhon Ismail bersama anggota menyempatkan keliling sekolah termasuk melihat area parkir dan pagar sekolah.
Komisi IV DPRD bakal memperjuangkan prioritas pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SD 30 ini pada APBD 2016. “Kalau melihat kondisi ruang belajar memang tidak mencukupi. Ada yang sekolah pagi dan siang. Banyak masyarakat sekitar kelurahan ini yang juga sekolah di sini. Komisi IV akan berikan prioritas,” ujar Ismail.
Lahan sekolah juga dinilai sangat minim. Hanya 2.500 meter persegi, sehingga pembangunan ruang belajar baru akan diusulkan dibangun secara vertikal. “Akan kami maksimalkan lahan yang ada, termasuk penambahan toilet teknis bagaimana nanti dikaji,” tambahnya.
Persoalan parkir juga disoroti karena berada pinggir jalan menanjak sehingga berbahaya bagi keselamatan. “Semua memang karena keterbatasan lahan. Dari persoalan yang ditemukan kami akan sorong prioritas pembangunan ruang belajar di APBD 2016,” imbuhnya.
Diketahui, selama lima tahun terakhir hanya SMK yang mengalami penambahan sekolah, sebanyak satu unit. Sedangkan SD dan SMP belum ditambah. (*/rsh/rom/k15)
Sumber: kaltim post