Abdulloh: Sekarang Anggota Dewan Kurus-Kurus

Besarnya uang saku untuk perjalanan dinas para pejabat dan anggota dewan dipastikan akan bertambah pada tahun anggaran 2016. Ini diharapkan meningkatkan kinerja para wakil rakyat. Di sisi lain, penambahan anggaran juga dikhawatirkan membebani daerah. Padahal, masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan, Permendagri 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD 2016 mengatur tentang anggaran perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

“Tahun ini acuan yang kami pakai adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2014. Anggaran perjalanan dinas dibuat seragam atau sama. Tapi dengan terbitnya Permendagri yang baru, kami tidak lagi menggunakan PMK itu,” bebernya.

Namun, saat ini petunjuk teknis (juknis) mengenai Permendagri yang baru tersebut masih belum terbit. Sehingga belum diketahui acuan untuk menentukan besarnya anggaran perjalanan dinas. DPRD sudah bersurat ke Mendagri. “Kata mereka petunjuk teknisnya sudah ada, tinggal menunggu ditandatangani,” tambahnya.

Menurutnya, sebetulnya juknis tersebut dijanjikan sudah terbit sepekan lalu namun belum keluar sampai sekarang. Ia berharap juknis segara turun sehingga menjadi pedoman yang jelas dalam pembahasan APBD 2016 yang mulai dilaksanakan pertengahan bulan depan.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, uang saku yang terbatas selama tahun anggaran 2015 diakui menjadi kendala dalam efektivitas kinerja anggota dewan. Meski perjalanan dinas sudah menjadi kewajiban, namun uang saku dianggap tak sebanding dengan risikonya. “Belum lagi kalau naik pesawat, pesawatnya goyang-goyang. Pesawatnya kena kabut asap. Memang benar itu adalah tugas, tapi ya realistis,” terangnya.

Misalnya, lanjut Abdulloh, perjalanan ke Papua atau pedalaman Sulawesi. “Keluar bandara saja sudah Rp 12 juta. Sedangkan kami punya uang saku hanya Rp 500 ribu per hari. Kasihan anggota dewan sekarang kurus-kurus,” candanya.

Sebelumnya, para wakil rakyat “teriak” lantaran anggaran perjalanan dinas dianggap minim. Bahkan mereka tak jarang harus nombok, karena uang saku tersebut kurang. Legislator mendesak anggaran perjalanan dinas minimal sama dengan anggota dewan periode sebelumnya. Yakni mengantongi Rp 5 juta untuk tiga hari tujuan Jakarta. (*/rsh/rom/k15)

Sumber: Kaltim Post