Angka PHK di kota Balikpapan pada September ini naik drastis, yakni sekitar 243 pekerja. Namun PHK ini bukan bentuk PHK massal.
Kadisnakersos Tirta Dewi mengatakan, sebelum bulan September lalu, ada 139 perusahaan yang melaksanakan PHK dan melaporkan ke Disnakersos.
“Sekarang ini perusahaan yang melaporkan PHK jadi 152 perusahaan. Tadinya Aggustus 2500 lebih sekarang jadi 2743 pekerja kena PHK. Tapi itu bukan dalam bentuk massal ya, itu PHK alami ya,” terangnya usai rapat dengan Komisi IV membahas PHK di Balikpapan, kemarin ((7/10).
“Ada melaporkan 5 pekerja, kalau masal itu besar-besaran di atas 100 pekerja langsung di-PHK. Kalau ini dikit-dikit saja mungkin masa kerja habis tidak diperpanjang, ada pensiun, ada mengundurkan diri,” sambungnya.
Mereka paling terkena imbasnya atas situasi ini adalah pekerja di sektor penunjang pertambangan dan gas, perbankan, asuransi, perhotelan dan sektor bangunan.
Diakuinya arus PHK ini menjadi beban bagi pemerintah kota. “Ya paling seperti itu, tapi kita berharap juga perusahaan kooperatif termasuk pekerja itu sendiri. Mereka bisa saja di-PHK tapi di satu tempat bisa diterima di tempat lain. Kami ingin laporan itu ada ke kita, sehingga Disnaker ada data yang keluar dan masuk,” tandasnya.
Untuk korban PHK maupun pencari kerja, pemerintah kota bersama provinsi tengah merancang dan baru masuk anggaran 2016 mendatang.
Tirta tidak menampik jika situasi masih seperti sekarang maka korban PHK masih akan bertambah. “Kemungkinan seperti itu bertambah ya. Dari kami laporan kemarin 2.500 sudah menjadi 2.743 orang,” tambahnya.
Pekerja yang terimbas PHK akibat situasi pelambatan ekonomi nasional yang juga berdampak di daerah ini, saat ini korban PHK telah melakukan pencairan JHT. “Sejak ada PP 60 2015 soal pencairan JHT, mereka langsung mencairkan,” tukasnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD kota Ida Prahastuty menegaskan, kota Balikpapan bukan kota yang memiliki manufaktur atau pabrik yang banyak menyerap tenaga kerja. “Karena itu tidak ada PHK masal sepertinya halnya di Jawa. Kalau pun ada PHK itu sifatnya bertahap, dan dalam jumlah kecil,” tandasnya.
Dia mengaku masih mencari data PHK bersama Apindo, disnakersos, BPJS Ketenagakerajaan termasuk kelurahan. “Ini untuk mengantisipasi berapa data terbaru dari korban PHK. Dan Disnakersos sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk antisipasi pasca PHK,” ujarnya.(din)

Sumber: Koran Kaltim