Tampung Tenaga Kerja yang Dipecat Perusahaan
DPRD bersama Pemkot Balikpapan tengah mempersiapkan pembangunan Kampung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebutan Kampung PHK ini karena lokasi itu akan memberikan pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja bagi korban PHK yang terjadi sepanjang 2015 ini.
“Kami meminta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Balikpapan membuatkan konsepnya. Sepekan ini kami tunggu konsep Kampung PHK dan kira-kira berapa keperluan anggarannya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Ida Prahastuti, kemarin (11/10).
Ia menjelaskan Kampung PHK ini memerlukan lahan minimal 2-3 hektare. Nantinya akan dilengkapi workshop guna menunjang peningkatan kemampuan pekerja yang terkena imbas.
“Kami akan bangun Kampung PHK dengan konsep workshop untuk pelatihan-pelatihan alih profesi dan wirausaha. Jadi ada seperti cara pembuatan batako, paving, peternakan lele, agrobisnis, dan sebagainya. Itu disiapkan untuk anggaran 2016,” tambahnya.
Mengenai keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada selama ini, Ida menilai hal itu bisa disinergikan dengan Kampung PHK. Lebih banyak lokasi pelatihan akan lebih baik. Tentunya semua perusahaan juga ingin punya tenaga kerja yang sudah terlatih dan bersertifikat serta memiliki keahlian dan siap berkompetisi. “Selain itu kami juga perlu menumbuhkan wirausaha baru alih profesi dari kampung PHK ini,” jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini menjamin perencanaan akan mendapat kucuran anggaran dengan mudah, karena memang benar-benar langsung diperlukan masyarakat. Selanjutnya, Kampung PHK akan dikelola oleh UPTD di bawah Disnakersos. Apalagi beberapa tugasnya dialihkan ke Disnaker Kaltim sehingga beban Disnakesos Balikpapan berkurang.
Ida mengimbau, gelombang PHK yang terjadi hendaknya tetap disikapi dengan optimistis bahwa kondisi ekonomi akan membaik. Tentunya diperlukan langkah nyata. Masyarakat banyak yang membuka usaha mandiri kecil seperti di bidang kuliner. Karena itu keberadaan mereka harus difasilitasi agar bisa bertahan dan berkembang.
“Kami berharap pemkot, para pedagang kuliner dari kaki lima bisa dijadikan destinasi kuliner. Menata dan mencarikan lahan sehingga meminimalisasi terjadinya kriminalitas dan kejahatan yang bisa merusak kondusivitas kota,” pungkasnya. (*/rsh/rom/k18)
Sumber: Kaltim Post