DPRD kota Balikpapan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kota Balikpapanakan berupaya mencari solusi terkait meningkatnya jumlah pekerja yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja, di tahun 2015 ini. Hal ini terungkap dalam rapat dengan pendapat antara Komisi IV DPRD kota Balikpapan bersama Disnakerso Balikpapan, Rabu (7/9/2015).

Ketua Komisi IV DPRD kota Ida Prahastuty menegaskan kota Balikpapan bukan kota yang memiliki manufaktur atau pabrik yang banyak menyerap padat karya. “ Karena itu tidak ada PHK masal sepertinya halnya di Jawa. Kalau pun ada PHK itu sifatnya bertahap, dan dalam jumlah kecil,” tandasnya.

Komisi IV katanya pemerintah kota bersama stakeholder terkait harus mencari solusi dan antisipasi agar persaoalan pHK ini tidak meluas dan menimbulkan dampak social. Dia mengaku masih mencari data PHK bersama Apindo, disnakersos, BPJS Ketenagakerajaan termasuk kelurahan. “ Ini untuk mengantisipasi berapa data terbaru dari korban PHK. Dan Disnakersos sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk antisipasi pasca PHK,” ujarnya.

DPRD tambahnya akan mensupport pemerintah dalam hal Disnakersos dalam pemanfaatan anggaran belanja daerh dan CSR perusahaan. “ Jadi kami akan maksimalkan dana CSR dan APBD kota untuk melakukan berbagai pelatihan. Seperti melakukan wirausaha, agribisnis, pertenakan dan kita akan support dananya,”pungkasnya.

Sementara itu, diketahui angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Balikpapan kini bertambah lagi sekitar 243 pekerja. Sehingga kini total jumlah PHK di Balikpapan mencapai 2.743 pekerja sampai akhir September 2015.(fey/rif-Gk)

Sumber: Gerbang Kaltim