Balikpapan, Humaspro – Pemerintah Kota Balikpapan dan Bank Tabungan Negara (BTN), melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penyediaan dukungan jasa layanan perbankan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi dengan Dwihatmo Arisumasto selaku Branch Manager BTN Cabang Balikpapan pada Kamis (15/10) di ruang rapat I Kantor Walikota Balikpapan.

Nota kesepahaman tersebut terkait dengan dukungan jasa layanan perbankan untuk pembelian rumah murah yang merupakan bagian dari program pembangunan sejuta rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk pembangunan tersebut, sudah ada 14 pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk membangun rumah  murah. “Saya minta badan perizinan untuk melakukan terobosan dalam mempersingkat dan mempermudah perizinan,” ujar Rizal Effendi.  Selain itu, walikota juga mengingatkan agar pengembang berhati-hati mengenai masalah tata ruang dan lingkungan. “Untuk pengembang beli tanahnya harap berhati-hati, tanyakan dulu ke Dinas Tata Kota karena ada daerah-daerah serapan air dan hutan lindung yang tidak mungkin untuk dilakukan pembangunan rumah,” tegas walikota. “Harapan kita ini betul-betul rumah siap pakai walaupun sederhana dan kecil tapi siap pakai agar tidak terjadi pemborosan karena biasanya rumah tersebut dibongkar lagi atau dibuang karena hanya mau beli tanahnya saja,” harap Rizal Effendi.

Menurut Maurin Sitorus selaku Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa secara nasional terdapat kebutuhan rumah sebanyak 13,5 juta dimana 1,5 juta adalah PNS. “Bahkan di Balikpapan masih ada 18.500 PNS yang  belum memiliki rumah,” ujar Maurin Sitorus.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa akibat adanya  urbanisasi, maka di Balikpapan terdapat kebutuhan rumah sekira 800 ribu unit pertahun, sedangkan kemampuan pembangunan rumah hanya 400 ribu unit pertahun.  “Tantangan yang kita hadapi sangat besar maka pemerintah meluncurkan program 1 juta rumah,” jelasnya.

Maurin Sitorus mengungkapkan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan rumah murah bagi rakyat Indonesia khususnya yang berpenghasilan rendah maka pada 2015 pemerintah telah menggelontorkan dana APBN sebanyak 5,1 triliun, sedangkan untuk tahun 2016 anggaran tersebut meningkat menjadi  12,5 triliun.  

Pada tahun 2016, pemerintah akan menjalankan program dalam mendukung pembangunan rumah murah yakni menjamin suku bunga 5% tetap selama 20 tahun, juga akan memberikan bantuan uang muka tunai sebesar 4 juta rupiah bagi PNS.  “Selain subsidi uang muka sebesar 4 juta rupiah dari APBN, Bapertarum juga menambah 4 juta rupiah lagi bagi PNS sehingga total subsidi uang muka pembelian rumah murah bagi PNS adalah 8 juta rupiah,” jelas Maurin.  Kabar gembira bagi PNS golongan III karena selain mendapat subsidi 4 juta rupiah dari Bapertarum dan 4 juta rupiah dari APBN, mereka akan mendapat tambahan subsidi 1,8 juta rupiah sehingga total subsidi uang muka untuk PNS golongan III sebesar 9,8 juta rupiah bagi PNS yang mengambil rumah MBR.

Usai dilakukan penandatanganan MoU, Rizal Effendi beserta Maurin Sitorus melakukan peletakkan batu pertama di lokasi pengembang rumah murah PT. Realita Bangun Sejahtera yang terletak di KM 6 dan di lokasi pengembang PT. Hammam Nugroho di KM. 10 Kecamatan Balikpapan Utara. (HMS/Meta, Foto : Wirfan)