APBD Disepakati Rp 3,1 T

   BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan bersama DPRD telah menyetujui RAPBD 2016. Kedua lembaga menyepakati APBD 2016 sebesar Rp 3,1 triliun. Persetujuan itu diambil dalam rapat peripurna DPRD dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi mengenai RAPBD 2016, Senin (30/11).

   Persetujuan itu dituangkan dalam berita acara bersama DPRD Abdulloh, Wali Kota Rizal Effendi bersama tiga wakil ketua DPRD Thohari Aziz, Sabaruddin Panrecalle, dan Syarifuddin Odang.

   Rizal Effendi menjelaskan, komponen belanja daerah tahun 2016 sebesar Rp 3,1 triliun lebih dan pendapatan daerah Rp 2,5 triliun lebih sehingga deficit Rp 570 miliar. Namun, deficit dapat ditutup dengan pembiayaan daerahyang bersal dari penerimaan daerah, yakni sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) 2015 yang direncanakan Rp 565 miliar lebih.

   Itu terdiri dari pelampauan pendapatan Rp 33 miliar dan penghematan belanja Rp 488 miliar lebih, juga kegiatan yang belum terealisasi sampai akhir tahun 2015 Rp 148 miliar lebih. Dengan demikian, secara keseluruhan struktur anggaran yang dibuat pemerintah menganut system anggaran berimbang.

“APBD 2016 yang telah disepakati selanjutnya akan disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi. Insya Allahpertengahan Desember 2015 dapat ditetapkan bersama,” tambahnya.

   Ketua DPRD Abdulloh mengatakan defisit yang terjadi pada APBD 2016 tidak perlu dikhawatirkan karena sudah ditutupi oleh silpa positif APBD 2015 yang masih berjalan.

   “Aman. Jadi belanja 2016 dari RAPBD yang sudah kita sepakati Rp 3,1 triliun. Kemudian ada silpa Rp 500 miliar lebih, tapi itu silpa positif dari penghematan anggaran dan pelampauan pendapatan,” Terangnya.

   Ia menambahkan, penyerapan APBD 2015 masih 75-80 persen. Ia berharap akhir Desember bias terserap 90-97 persen. Menurutnya, tahun 2016 defisit anggaran yang harus ditutupi dengan silpa relative lebih kecil dari tahun 2015 mencapai Rp 800 miliar.

   APBD 2016 itu sendiri focus untuk menuntaskan pembayaran proyek tahun jamak seperti Stadion dan Balikpapan Islamic Center (BIC). Ditambah lagi dengan pembiayaan kebutuhan pilkada Rp 80 miliar sehingga tahun ini memang tak banyak proyek-proyek baru. (*/rsh/tom/k15)

 

 

 

 

sumber : Kaltim Post