Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelaksanaan APBD Kota Balikpapan Tahun 2014, DPRD Kota Balikpapan membentuk Panitia Kerja (Panja) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keunagan atau lebih populer dengan sebutan Panja LHP BPK.

Pembentukan Panja tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD 3);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.