Kebutuhan Terminal Angkutan Barang (TAB) di Kota Balikpapan dan pembangunan jalan tembus Km 6 – Km 13 dianggap sudah sangat mendesak.
Bagaimana tidak, kecelakaan yang melibatkan kendaraan kendaraan bertonase besar seringkali terjadi di ruas jalan Kota Balikpapan. Sebut saja kecelakaan yang baru saja terjadi pada November lalu di ruas Jalan MT Haryono dimana kontainer yang tidak kuat menanjak di ruas jalan tersebut terguling dan menimpa pengendara kendaraan di belakangnya hingga tewas.
Selain itu, peredaran kendaraan bertonase besar ini juga acap kali menjadi penyebab kemacetan terutama di Jalan Soekarno-Hatta Km 5,5.
“Harapannya kita bisa membangun jalur itu jalur tembus Km 6 – Km 13 sehingga angkutan barang yang berasal dari Makassar Sulawesi atau dari Surabaya yang melalui Pelabuhan kalau menuju Samarinda tidak lagi melewati Km 5,5 tapi bisa memotong jalan di Km 13 jadi bisa mengurai semua persoalan,“ kata Ketua Komisi III Andi Arif Agung pada Tribunkaltim.co.
Namun sayangnya, kendati TAB dan jalan tembus Km 6 – Km 13 sangat mendesak, kegiatan ini mengalami beberapa kendala antara lain pada kewenangan pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, berdasarkan peraturan terbaru saat ini, kewenangan pelaksanaan kegiatan kini telah ditarik ke Pemerintah Pusat, artinya pembangunan harus dari pusat bukan dari pemerintah tingkat II.
“Kita minta tolong untuk menyegerakan itu, kalau misalnya perluasan lahan (TAB) sudah bisa kita laksanakan di akhir tahun2016 ini kita harapkan kegiatan fisiknya di 2017 baik kegiatan fisik jalan tembus maupun terminal angkutan barang bisa kita laksanakan,“ terangnya.
Terkait hal tersebut, Andi berjanji akan segera berkoordonasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan dan DLAJJ terkait percepatan pembangunan.
Namun, tambahnya, apabila pemerintah pusat tidak dapat melakukan percepatan pembangunan TAB dan jalan tembus Km 6 – Km 13 tersebut, maka pihaknya akan mengubah strategi dari terminal menjadi model depo pergudangan
“Nanti bisa kita ubah seperti itu rencananya dan itu bisa kita lakukan melalui anggaran daerah tapi kita upayakan untuk dianggarkan di pemerintah pusat makanya kita besok bersama teman-teman berhubungan untuk berangkat ke Jakarta untuk mengonsultasikan, “ pungkasnya. (*)
Sumber: Tribun Kaltim