Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melelang ratusan kendaraan dinas mendapat respon positif dari wakil rakyat khususnya Komisi 2 DPRD. Karena dengan melelang kendaraan berarti dapat menghemat anggran daerah yang dikeluarkam untuk biaya perawatan rutin.

"Ini (lelang) sudah kita bahas tahun lalu dan kita sarankan kendaraan yang tidak digunakan segera hapuskan untuk efisiensi anggaran," kata Ketua Komisi 2 Abdul Yajid.

Bicara soal kendaraan dinas Yajid menggulirkan saran yakni para pejabat tak diberikan fasilitas kendaraan dinas tetapi diganti dengan dana insentif transportasi karena dirasa lebih efektif dan hemat anggaran.

"Kendaraan dinas kita harus mengadakan lalu biaya perawatan setiap tahunnya dikeluarkan tidak sedikit dan jika untuk menghapusnya harus dilelang dulu sehingga banyak hal teknis dilakukan sehingga tak efisien," ujarnya.

Pemberian insentif transportasi bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Balikpapan dinilai lebih efektif dan hemat anggaran daripada kendaraan dinas.

Hal ini melihat dana yang harus dikeluarkan pemerintah dalam pengadaan kendaraan dinas setiap tahunnya ditambah biaya perawatan juga masih dibebankan oleh APBD sehingga dirasa lebih boros.

"Saya rasa para SKPD dan pejabat lainnya akan lebih memilih uang insentif daripada kendaraan dinas," katanya. Abdul Yajid berharap usulan dana insentif transportasi perlu dipertimbangkan melihat APBD kota saat ini menurun sehingga perly diadakan penghematan

Dengan pemberian insentif juga mendukung pemerintah dalam hal mengurangi beban kendaraan di jalan. "Hal seperti ini (insentif) sebenernya sudah berkali kali dibahas tapi sepertinya ada beberapa peraturan kita yang menghambat sehingga masih belum bisa dilakukan,"katanya.

Seperti diketahui pemerintah kota lewat kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melelang sebanyak 153 kendaraan dinas yang usianya mulai dari 5 tahun hingga 15 tahun. (*)

Sumber: Tribun Kaltim