Belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) kuartal IV 2015 untuk kota Balikpapan, memaksa pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah-langkah efisiensi dan pemotongan anggaran. Diketahui, jumlah DBH pada kuartal IV 2015 untuk Balikpapan Rp284 miliar.
Badan Anggaran DPRD Balikpapan rencananya Rabu ini akan menemui Kementerian Keuangan menanyakan persoalan penundaan pencairan DBH Balikpapan.
Sejumlah daerah di Kalimantan Timur juga terkena imbas. Tertundanya pencairan DBH membuat daerah kalangkabut. Bahkan daerah seperti kota Samarinda, Kutai Kartanegara, harus melakukan langkah ekstrem seperti  menunda gaji PNS itu dan menunda pembayaran proyek fisik seperti yang terjadi di kota Samarinda.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz  mengatakan dari informasi yang diperolehnya, pencairan DBH baru akan dicairkan pada tahun 2017. Dia belum mengetahui alasan itu.  “Makanya Insya Allah besok (Rabu) badan anggaran DPRD akan ke Kemenkeu untuk konsultasi artinya ada program yang ditunda,”ungkap politikus PDI Perjuangan itu, Selasa (19/1).
Kalau benar terjadi penundaan, Thohari berharap penundaaan program sebaiknya tidak yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak. “Yang itu jangan dikorbankan tapi kita berharap ini kita konsultasikan ke Kementerian supaya tidak keluar dari acuan. Kan ini dari pusat. Kita berharap ini DBH jangan ditunda,”harapnya.
Kunjungan ke pusat ini  diharapkan membuahkan hasil sehingga DBH ini bisa cair dan dapat digunakan untuk program yang sudah ada disusun di tahun anggaran 2016. “Sudah diplot semua, fisik sekian, anggaran pegawai sekian. Kan dana itu sudah masuk dalam batang tubuh APBD. Kalau ada pending dari pusat tentu ada juga yang kita pending di daerah.  Tapi saya berharap bukan berkaitan dengan masyarakat banyak,” terangnya.
Penundaan DBH ini katanya bisa saja berimbas pada penundaan pencairan pembayaran proyek di kota Balikpapan seperti yang sudah terjadi di Kota Samarinda. “Itu nanti kita tunggu hasil konsultasi. Kalaupun perlu dilakukan harus diambil langkah itu tapi yang penting jangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak,” tandasnya.
Dia optimis penundaan ini tidak berlangsung lama, dan proses pemerintah dan roda ekonomi harus berjalan. “Tidak boleh stagan. Nggak boleh ada yang dikorban. Makanya besok ini diperjuangkan,” ujarnya.
Dari sisi penghematan/efisien, tambahnya hal itu sudah dilakukan pemerintah. Seperti peniadaan pos-pos yang tadinya dianggarakan. Termasuk penghematan di anggaran makan/minum. “Tentu harus ada penghematan,” tukasnya tanpa menyebutkan rinci penghematan yang dimaksud. (din)