Balikpapan, - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Balikpapan Ir. Sri Wahyuningsih, MAP. di Radio Gemaya FM menyelenggarakan Talkshow pada Rabu (17/2) dengan sasaran pendengar setia Radio Gemaya.
Dalam talkshow tersebut, Bu Yuyun (sapaan akrab Kepala BPMPPKB) menyampaikan masalah kependudukan dan Keluarga berencana di Kota Balikpapan sebagai mana wawancara berikut yang dipandu oleh prensenter Radio Gemaya FM – Mbak Saulina.
Mbak Saulina :Program KB pernah mendapatkan penghargaan dari PBB dalam bidang kependudukan dapa era Tahun 1990. Setelah Era Reformasi Program KB sepertinya mengalami penurunan. Apa benar begitu, bagaimana kondisi di Kota Balikpapan ?
Bu Yuyun: Pada jaman Presiden Soeharto memang program KB menjadi prioritas dalam pembangunan, bahkan tolok ukur keberhasilan suatu wilayah diukur dari seberapa berhasil dilaksanakan. Sehingga pada semua lini tingkatan pemerintahan melakukan suatu langkah-langkah mensukseskan program KB, program KB tidak lagi menjadi program tetapi menjadi suatu gerakan artinya pelaksanaannya bukan hanya semata-mata dari pemerintah, tetapi masyarakat harus melakukan peran besar terhadap kesuksesan gerakan KB. Pada saat itu gerakan KB begitu luar biasa didukung penuh oleh semua lapisan masyarakat masyarakat. Kegiatan pelayanan KB gratis dilakukan dimana-mana di posyandu, balai desa bahkan di rumah-rumah kader KB. Indonesia pada saat itu menjadi percontohan dunia, sehingga sangat wajar mendapat penghargaan dari PBB di bidang kependudukan.
Setelah pergantian pemerintahan dari orde baru ke orda reformasi, program pembangunan yang merupakan produk orde baru seperti program KB menjadi sorotan dan dikesampingkan. Sampai logo Keluarga Berencana (KB) yang sudah familier di masyarakat juga dirubah. Dicarilah alasan-alasan pembenar dengan asumsi bahwa program KB itu melanggar HAM karena dilakukan dengan pemaksaan. Itulah awal terjadinya program KB itu jalan di tempat bahkan dikatakan terjadi kemunduran. Dengan berjalannya waktu pandangan masyarakat saat ini sudah kembali menganggap bahwa program KB itu sesuatu yang memang diperlukan oleh setiap keluarga. Sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan sudah berjalan baik akan tetapi mengalami perubahan dengan mengevaluasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelayanan KB yang tadinya bisa dilaksanakan di rumah-rumah penduduh saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi harus di tempat pelayanan kesehatan. Hal ini dimaksudkan supaya pelayanan itu terjaga kualitasnya secara medis.
Di Kota Balikpapan dari waktu ke waktu sepertinya tidak mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat dari sisi pencapaian peserta KB sudah mencapai 65 %. Karena di Balikpapan program KB sudah menjadi budaya masyarakat, sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak akan terpengaruh dengan rumor-rumor yang membuat KB itu negative. Masyarakat sudah merasakan manfaat program KB.
Mbak Saulina : Program KB bisa sukses pasti harus ada komitmen dari pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terhadap program KB selama ini?
Bu Yuyun: Komitmen Pemerintah Daerah Kota Balikpapan melalui Walikota dan Wakil Walikota Periode 2011-2016 telah menuangkan program KB pada visi dan misinya. Program KB terdapat pada misi Kota Balikpapan pada angka 7 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak. Dalam misi inilah menjadi pijakan program KB untuk dilaksanakan di Kota Balikpapan. Penjabaran dari misi Kota Balikpapan itu dalam program kegiatan di BPMPPKB cukup banyak dalam implementasinya berupa kegiatan-kegiatan. Dari Pembentukan komitmen dari para stakeholder dan para pengelola program KB, Penyuluhan atau sosialisasi baik kepada ormas dan lembaga masyarakat, Penggerakan Pelayanan KB dan pendistribusian alat kontrasepsi kepada akseptor melalui Faskes KB.
Pelaksanaan program KB itu sesunggunya bukan terbatas pada pelayanan KB sesungguhnya lebih luas dari itu. Kami BPMPPKB Kota Balikpapan juga melaksanakan program kegiatan Pembangunan Keluarga melalui peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan Tribina yaitu BKB, BKR dan BKL. Sedangkan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui kegiatan Kelompok UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga). Banyak inovasi yang dilakukan oleh BPMPPKB terkait dengan Program KB diantaranya, kegiatan Penyuluhan KB bagi Calon Pengantin yang telah dilakukan sejak Tahun 2012 sampai sekarang. Ada kegiatan penggarapan daerah legok atau rendah peserta KB melalui penggerakan motivasi masyarakat dan TKBK. Untuk tahun 2016 ini akan dilaksanakan Safari Wawanmuka dengan Unmetneed, safari religi oleh Tokoh Agama bagi daerah-daerah rendah peserta KB karena faktor budaya dan agama. Hal yang berbeda dengan daerah lain, BPMPPKB Kota Balikpapan memberikan dana optimalisasi bagi Penyuluh KB dilini Lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sehingga program KB bisa terlaksana dengan baik di tingkat lini lapangan.
Mbak Saulina : Apa kendala dan hambatan pelaksanaan program KB di Kota Balikpapan ?
Bu Yuyun: Setiap program kegiatan pasti terdapat hambatan, kendala dan tantangan yang harus kita sikapi sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. BPMPPKB Kota Balikpapan dalam melaksanakan program KB tidak berjalan sendirian. Program KB bisa berhasil jika semua stakeholder, para pengelola program dan dukungan semua lapisan masyarakat memberikan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Kami BPMPPKB Kota Balikpapan sebagai leading sektor bertugas mengkoordinasikan dari semua peran tersebut untuk mencapai gol yaitu suksesnya program pembangunan Kependudukan dan KB. Berkaitan dengan apa hambatan pelaksanaan KB di Kota Balikpapan, ternyata banyak hal dan memerlukan sinergisitas dari semua komponen yang saya sebutkan tadi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Hambatan-hambatan itu diantaranya adanya calon peserta KB MOW tidak dapat terlayani karena dalam aturan BPJS harus ada indikasi medis. Masalah ini perlu disikapi oleh semua pihak, karena aturannya seperti itu harus dicarikan jalan keluar. Diantaranya kami BPMPPKB dengan keterbatasan dana mencoba menyisihkan untuk pembiayaan pelayanan MOW yang per orangnya cukup besar mencapai 4 juta rupiah, sehingga Tahun 2016 ini BPMPPKB hanya mengalokasikakan dana cukup untuk 25 calon peserta MOW. Jalan lain yang bersangkutan diarahkan untuk memakai alat kontrasepsi lainnya yang cocok secara minat dan medis. Mudah-mudahan juga bisa dilakukan dengan cara pelayanan bakti sosial merupakan dana CSR dari RS maupun perusahaan lainnya.
Hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan KB bahwa para tenaga medis yang terlibat dengan pelayanan saat ini perlu ditingkatkan keterampilannya. Walaupun sudah pengalaman tetapi belum mempunyai sertifikasi maka dianggap tidak memenuhi syarat. Tenaga Medis khususnya Bidan yang melayani pemasangan dan pencabutan Implant dan IUD belum semuanya dilatih CTU (Contracepti Teknology Update). Hal ini bertujuan agar resiko terjadinya komplikasi dan kegagalan dalam ber KB dapat dihindari. Oleh karena itu Tahun 2016 ini BPMPPKB melakukan pelatihan CTU pemasangan dan pencabutan IUD dan Implant.
Demikian juga dengan adanya PUS Unmetneed yaitu PUS yang sebenarnya tidak ingin anak tetapi tidak terayomi dengan alat kontrasepsi. Tahun ini menjadi fokus perhatian BPMPPKB untuk dilakukan identifikasi, konseling dan penggerakan supaya mereka itu memakai alat kontrasepsi KB modern yang lebih aman dan nyaman. Hambatan faktor budaya dan faktor keyakinan agama sepertinya masih menjadi hambatan untuk daerah-daerah tertentu. Untuk mengatasi itu Tahun ini BPMPPKB melakukan kegiatan safari KB religi berupa sosialisasi kepada daerah rendah CPR maupun berupa pesan-pesan KB melalui khotbah Jum’at.
Tahun 2016 ini sesuai intruksi Presiden melalui BKKBN bahwa setiap Kab/Kota minimal terbentuk 1 Kampung KB. Hal ini bertujuan untuk menggelorakan lagi gerakan KB yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Di Balikpapan kampung KB ni masih tahap penseleksian karena sasarannya adalah wilayah yang dikatagorikan kumuh dan miskin.
Mbak Saulina :Apa Harapan Ibu Kepala BPMPPKB terhadap para Stakeholder, Tokoh Masyarakat/Agama dan Masyarakat Sendiri terhadap keberhasilan Program KB pada waktu yang akan dating di Kota Balikpapan.
Bu Yuyun: Program pembangunan kependudukan dan KB akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak secara kolektif baik pihak pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Kami BPMPPKB sebagai leading sektor membuat perencanaan program KB, membuat perumusan permasalahan dan evaluasi, yang tertuang dalam Target Kinerja SKPD serta menuangkan dalam bentuk program kegiatan. Hali ini dibutuhkan peran serta dari semua unsur stakeholder, pihak swasta maupun pihak masyarakat itu sendiri. Guna menggairahkan dan menghidupkan kembali kegiatan di masyarakat, yaitu dengan program Kampung KB yang tahun ini harus terbentuk diharapkan semua SKPD dapat perperan secara aktif melakukan langkah-langkah konkret sesuai Tupoksinya. Demikian juga Masyarakat harus berperan dengan semboyan “dari, oleh dan untuk “ dalam program Kampung KB tersebut.