Senin pagi (14/3/2016) DPRD Kota Balikpapan kembali mengadakan rapat untuk membahas solusi krisi air yang dialami warga.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz, dan dihadiri Dirut PDAM Tirta Manggar Chaidir Effendy.
Hadir pula Marlison J. Sinaga, Staf Ahli Pemprov DKI Jakarta bidang Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Air Tanah. Namun tidak terlihat seorangpun perwakilan dari Pemerintah Kota Balikpapan.
Mengenai ketidakhadiran perwakilan dari Pemkot tersebut, Ketua Komisi II DPRD, Abdul Yajid, sempat mengungkapkan kekecewaannya.
Solusi yang dibahas dalam rapat ini adalah mengenai pembuatan sumur bor baru serta optimalisasi sumur-sumur existing atau yang sudah ada.
Seperti yang telah diketahui bersama, saat ini PDAM Balikpapan memiliki 42 sumur dalam yang tersebar di 6 kecamatan sebagai sumber air baku.
Namun dari jumlah tersebut, hanya 22 sumur yang beroperasi. Sedangkan 17 sumur lainnya rusak, 2 sumur dalam perbaikan, dan satu sumur lainnya tidak dioperasikan.
Menanggapi pembuatan sumur bor baru, Wakil Ketua DPRD, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan baru.
"Perlu diketahui bahwa Balikpapan ini kaya dengan gas-gas liar yang sangat rawan. Contoh di Manggar sudah beberapa kali terjadi blow out," ujarnya dalam rapat.
Lagipula jika melakukan pengeboran, berapa lagi waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji dan mengebor sumur dalam tersebut.
Oleh karena itu ia mengatakan mengapa tidak meningkatkan kembali sumur dalam yang sudah ada.
"Ini untuk mengefisiensikan waktu dan anggaran. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan sumur dalam existing semaksimal mungkin," tegas Sabaruddin.Sebab menurut Sabaruddin, jika keseluruhan 42 sumur dalam tersebut difungsikan semuanya, maka kesulitan air yang selama ini dirasakan warga Balikpapan akan dapat teratasi. Apalagi kemudian jika ditambah dengan Waduk Manggar, Sungai Wain, dan Waduk Teritip.
Abdul Yajid, Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan pun kemudian menambahkan bahwa yang perlu dikaji bukanlah pengeborannya, tapi bagaimana merawat sumur-sumur yang sudah di bor.
"Bagaimana caranya diadakan kajian bagaimana sumur bor yang sudah ada bisa difungsikan kembali. Ini tanggung jawab kita semua, PDAM, DPRD, dan terutama Pemkot," ujarnya.
Ia kemudian menegaskan kembali bahwa jangan berbicara mengenai biaya terlebih dahulu.
Karena walaupun mahal, DPRD siap memberikan anggaran. Karena ini menyangkut kehidupan masyarakat Balikpapan.
Diharapkan melalui optimalisasi sumur-sumur ini, maka krisis air di Balikpapan dapat teratasi sambil menunggu solusi-solusi yang lebih permanen. (*)

Sumber: Tribun Kaltim