BALIKPAPAN – Defisit anggaran membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Besarannya tak main-main, mencapai Rp 605,5 miliar.

Pemkot dan DPRD terus berupaya mencari sumber-sumber pendapatan baru. Namun, solusi berupa rasionalisasi anggaran sebesar 30 persen disiapkan, jika realisasi tak sesuai perencanaan.

Sebelumnya, pemkot telah mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran 15 persen. Itu karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada triwulan keempat tahun anggaran 2015 lalu tidak cair. Hal itu berimbas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang masuk pada tubuh anggaran 2016. Namun penghematan 15 persen itu dirasa belum cukup.

Hal itu dibenarkan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Andi Arif Agung. Ia menjelaskan, kekurangan penyaluran DBH dari pusat untuk Balikpapan sebesar Rp 285 miliar. Sementara pemerintah tidak hanya berpikir pada APBD murni, tapi juga APBD Perubahan.

“Kita masih punya hutang Rp 100 miliar di APBD Perubahan untuk pembayaran proyek multiyers. Itu harus dipersiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Apalagi dengan kondisi perekonomian seperti ini cukup sulit untuk meraih PAD sesuai dengan perencanaan. Hal itu pula yang membuat pemerintah daerah pesimistis kekurang DBH akan disalurkan tahun ini.

“Harap kita tetap disalurkan walau terlambat,” katanya.

Berkaca dari kondisi itulah, langkah rasionalisasi anggaran sampai 30 persen dipersiapkan. DPRD menginginkan anggaran tetap sehat. Jangan sampai seperti daerah lain yang terlalu berani dalam perencanaan sehingga sekarang kerepotan. “Lebih baik kita sakit-sakit dulu sekarang tapi APBD 2017 kita nanti tetap normal,” ungkapnya.

Ia juga berharap, apa yang dijanjikan Gubernur Kaltim untuk membantu pendanaan Balikpapan Islamic Center (BIC) dan stadion yang masih kurang Rp 100 miliar, bisa ditepati.

Meski nantinya rasionalisasi dilakukan, pemerintah daerah tetap komit menjaga capaian output kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Beberapa langkah penghematan yang akan dilakukan seperti selektif pada belanja modal kendaraan bermotor dan peralatan perlengkapan kantor, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, mengurangi bahkan meniadakan konsumsi rapat, menghemat pemakaian alat tulis kantor, serta menunda kegiatan yang dapat dialihkan pada tahun berikutnya.

Sumber : Kaltim Post