Bebaskan Lahan Waduk Teritip, Wajib Rp 100 M di APBD-P

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan 2016 membuat situasi serbasulit. Pasalnya, banyak kegiatan memerlukan alokasi anggaran. Penghematan dan penundaan kegiatan sampai 30 persen yang dilakukan, menjadi solusi.

Selain itu, Pemkot dan DPRD Balikpapan juga harus memilih kegiatan yang paling prioritas di antara banyaknya kegiatan prioritas. Salah satu yang wajib mendapat kucuran adalah pembebasan lahan Waduk Teritip sebesar Rp 100 miliar.

Target penyelesaian Waduk Teritip dimajukan menjadi Agustus 2016, setelah sesuai kontrak sebelumnya pada Desember 2016. Lahan yang sudah dibebaskan baru 110 hektare dari kebutuhan lahan total sekitar 330 hektare. Sekarang sudah ada duit Rp 30 miliar di APBD murni. Pemkot juga bakal mendapat bantuan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Rp 82 miliar. Dengan tambahan Rp 100 miliar di APBD Perubahan (APBD-P), diharapkan cukup.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Andi Arif Agung sepakat pembebasan lahan Waduk Teritip prioritas. “Waduk Teritip sangat mendesak karena kebutuhan dasar masyarakat adalah air. Ini menjadi tugas pemerintah yang akan datang untuk menangani air. Harus jadi prioritas dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagaimana misi Pak Rizal,” ujarnya.

Menurutnya, rasionalisasi yang dilakukan pemerintah tidak lepas dari munculnya kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan Waduk Teritip. “Dana yang diturunkan dari pemerintah pusat harus ada pendampingan. Jadi, itu sudah diperhitungkan,” kata politisi Golkar ini.

Ia masih optimistis adanya bantuan dari Pemprov Kaltim Rp 100 miliar dan dana kurang salur dari pusat dapat disalurkan pada APBD-P 2016 nanti. Dengan kondisi keterbatasan anggaran, rencana pembangunan gedung DPRD akan kembali berkaca pada kondisi keuangan. Pembangunan gedung dewan disebut prioritas, karena sudah dua periode pembangunan gedung-gedung pemerintahan sudah dilakukan.

“Nanti kita lihat lagi bagaimana evaluasi keuangan ini di APBD Perubahan,” katanya.

“Kalau memungkinkan akan dianggarkan di Perubahan. Paling tidak berapa kan ini multiyears. Bisa 10 atau 20 persen dulu,” sambungnya.

Kebutuhan anggaran total untuk gedung dewan yang baru itu sendiri sekitar Rp 250 miliar untuk bangunan delapan lantai. (*/rsh/fir/k15)

Sumber: Kaltim Post