Pemerintah kota Balikpapan tahun ini telah melakukan rasionalisasi anggaran hingga 30 persen. Rasionalisasi dilakukan di tengah defisit anggaran akibat tertundanya DBH (Dana Bagi Hasil) Migas termasuk perlunya dana pendampingan untuk waduk serta penyelesaian proyek multiyears yang berakhir di 2016. Sehingga pembiayaan-pembiayaan itu menekan dan mempengaruhi APBD 2016 ini.
Apalagi dalam waktu dekat ini pemerintah harus menyiapkan anggaran dana pendampingan  sebesar Rp100 miliar bagi pembebasan lahan waduk Tritip yang kini menjadi prioritas untuk penuntasanya. “Waduk Tritip sangat mendesak karena kebutuhan dasar masyarakat adalah air dan ini menjadi pecutan pemerintah yang akan datang untuk menangani air. Ini harus jadi prioritas dalam penyusunan RPJMD sebagaimana misi pak Rizal,” kata Ketua Komisi III DPRD kota, Andi Arif Agung Jumat (18/3).
Menurutnya rasionalisasi yang dilakukan pemerintah ini tidak lepas dari munculnya pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan Waduk Tritip. “Dana yang diturunkan dari pemerintah pusat harus ada pendampingan untuk pembangunan waduk. Mau tak mau harus  dihitungkan dalam rasionalisasi itu. Jadi itu sudah dihitungkan kemarin. Beban berat kita di APBD perubahan itu adalah membayar sisa kontrak proyek multiyears berjalan dan dana pendampingan untuk waduk,” terang Politisi muda Golkar ini.
Dia masih optimis ada bantuan dari pemprov Rp100 miliar dan dana kurang salur dari pusat dapat disalurkan pada APBD perubahan 2016 ini. “Kita berharap ini bisa cair dan dapat dijadikan tambahan keuangan kota. Sehingga yang tadi dirasionalisasi bisa dimunculkan kembali,” tandasnya.
Terkait pembangunan gedung DPRD, Ketua Komisi III DPRD Andi Arif Agung mengatakan akan melihat dan mengevaluasi pada APBD perubahan.”Nanti sambil berjalan kita lihat bagaimana prognosanya pemerintah kota menyampaikan asumsi-asumsi keuangan kita di triwulan III dan IV yang pasti rasionalisasi dilakukan secara formal akan dikongkritkan pada APBD perubahan 2016,” jelasnya.
Untuk pembangunan gedung DPRD, dia melihat hal ini masuk dalam skala prioritasnya karena sudah dua periode pembangunan gedung-gedung pemerintahan pada pelayanan.” Nanti kita lihat lagi bagaimana evaluasinya keuangan ini di APBD perubahan.  Kalau memmungkinkan akan dianggarkan di perubahan. Paling tidak berapa lah kan ini  multiyears mungkin kita anggarkan 10 atau 20 persen,” terangnya.
Diketahui pembangunan gedung DPRD sudah selesai DED-nya dengan pembiyaan sekitar Rp300 miliar dengan struktur setinggi 8 lantai dan mampu menampung 300 kendaraan.
Lanjutnya dalam perjalanan APBD triwulan II ini akan dilakukan kembali seperti apa prognosanya dengan asumsi keuangan untuk dijadikan landasan dalam mengkonkritkan rasionalisasi  keuangan melalui mekaniseme APBD .
Dia menambahkan problem anggaran yang dihadapi daerah-daerah termasuk Balikpapan akibat penundaaan DBH ini bisa dijadikan momen bagi kita untuk menyampaikan hal itu kepada Presiden RI. (din)

Sumber: Koran Kaltim