Ketua Komisi II Balikpapan Abdul Yazid mengatakan, setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar, banyak hal yang harus dibenahi. Seperti membuat drainase di sisi kiri bangunan pasar. Namun, ia mengatakan, dana yang dimiliki Pemkot Balikpapan saat ini terbatas. Pihaknya bakal mengajukan proposal bantuan ke pemerintah pusat.

“Biayanya Rp 27 miliar. Kalau gol, kita dapat bantuan Rp 6 hingga 7 miliar,” ujarnya.

Selain itu, ia melihat banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan pasar hingga jam tujuh ke atas. Bahkan, ada oknum yang menyewakan tempat berjualan. “Setidaknya, kami butuh peran Satpol PP untuk menertibkan. Ini membuat jalan makin sempit,” ujarnya.

Pedagang di dalam pasar juga mendapat dampak negatif. Jualan mereka tentu kurang laris karena pengunjung hanya membeli barang dari pedagang di jalan.

“Satpol harus memonitor secara rutin. Kalau perlu tambah personelnya. Sewa pihak ketiga seperti aparat. Saya yakin efektif,” tuturnya.

“Karena PKL sebenarnya tahu mereka melanggar aturan,” sambungnya.

Selain itu, Komisi II berharap agar Wali Kota Balikpapan membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengimbau agar PKL tidak berjualan di fasilitas umum. “Kami juga akan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan parkir di sepanjang jalan,” ungkapnya.

“Kami minta untuk pasang rambu larangan parkir,” imbuhnya. (*/ane/fir/k18)

Sumber: Kaltim Post