DPRD kota bersama Pemerintah kota akan melakukan pengajuan kembali kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PU agar segera dibangun jembatan layang Muara Rapak.
Abdulloh menegaskan pembangunan jembatan layang mendesak untuk direalisasikan meskipun sudah beberapa kali, usulan tersebut disampaikan kepada pusat. “Beberapa tahun lalu sudah kaji flyover di sana tapi kembali permasalahan karena itu jalan nasional. Kalau saja itu diberikan ke provinsi atau kota kita masih menganggarkan pembangunan. Nasional berarti harus APBN,” katanya.
Sejumlah usulan pemkot yang diajukan ke pusat sebut Abdulloh mulai dari flyover Muara Rapak, MT Haryono, jembatan penyeberangan Kampung Baru-Kariangau, tidak ada satupun yang gol. “Sulit sekali memang. Bolak balik kami membawa langsung, menyurat, mediator juga sulit sekali. Jadi ini tergantung pusat kalau pusat menganggarkan bisa saja. Tahun ini kami lagi coba lagi mengajukan untuk flyover Rapak dan Dam. Mudah-mudahan ada respon dari pusat,” terangnya.
Dia minta juga kepada media untuk menyuarakan penting dan prioritasnya pembangunan flyover Muara Rapak karena seringnya kecelakaan berulang terjadi. “Termasuk juga yang tanjakan di MT Haryono kecelakan. Tolong ini disuarakan,” imbuhnya.
Ia meminta agar pemerintah kota lebih mempertajam Perwali mengatur jam operasional kendaran truk/kendaraan besar. Karena pada prakteknya masih terjadi kasus yang tidak diharapkan seperti kecelakaan di di kilometer nol Muara Rapak pada 8 Mei lalu.
Politisi partai Golkar ini meminta Perwali tersebut juga memuat tentang adanya sanksi tegas bagi pihak yang melanggar, termasuk meminta petugas Dinas Perhubungan melakukan pengawasan ketat di titik-titik yang rawan untuk dilintasi kendaraan bertonase besar. “Kita minta ini Perwali ini dipertajam lagi dan jangka pendek lagi Dish-ub harus lakukan pengawasan ya-ng lebih ketat kepada kendaraan berat yang melintas,” tukasnya. (din)
Sumber: Koran Kaltim