Stadion dan BIC, Dewan Tak Harap Provinsi

DPRD Balikpapan memilih realistis dalam mendanai proyek Stadion Balikpapan, juga Balikpapan Islamic Center (BIC). Pekerjaan dua proyek tahun jamak itu saat ini memasuki tahap akhir. Wakil rakyat memilih tak lagi berharap bantuan keuangan provinsi. Kekurangan duit Rp 75 miliar (untuk stadion) dan Rp 25 miliar (BIC) dipastikan akan dicukupi dalam APBD-P Balikpapan nanti.

“Stadion sudah kami anggarkan lengkap. Enggak berharap provinsi. Karena berharap pun enggak pernah dapat. Paling cuma Rp 5 miliar, atau Rp 10 miliar,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh kepada Kaltim Post kemarin (19/5).

Begitu juga BIC yang masih kurang Rp 25 miliar, dia katakan, sudah ada porsi sendiri dalam APBD Perubahan nanti. Pemkot tak berharap pada provinsi melihat kondisi anggaran yang tengah defisit. Apalagi, bagi hasil dari provinsi untuk Balikpapan senilai Rp 40 miliar lebih sampai saat ini juga belum dibayar. “Pokoknya stadion dan BIC tahun ini selesai (dengan APBD kota, Red),” tegasnya.

Seperti diketahui, Stadion Balikpapan tahap III bakal menelan anggaran total Rp 599 miliar. Saat ini progresnya sudah 86 persen. PT Waskita Karya sebagai kontraktor mulai memasang kerangka atap yang merupakan bagian paling rumit. Sesuai kontrak, proyek ini rampung Agustus nanti. Hanya, karena kendala lahan, kemungkinan sedikit mundur. Kendati demikian dipastikan rampung tahun ini.

Sementara itu, BIC nyaris dipastikan tak ada kendala soal lahan. Begitu juga soal masalah pembangunan. Proyek tahun jamak 2014–2016 ini bakal menelan anggaran Rp 350 miliar dan dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan. Masjid utama BIC seluas 9 hektare di atas total lahan 15 hektare.

Masjid tersebut juga memiliki menara yang menjulang setinggi 49 meter. Masih ada kekurangan pendanaan Rp 25 miliar yang harus dilunasi tahun ini. Saat ini progres pekerjaan juga sudah 86 persen. Ditargetkan masjid ini sudah bisa dipakai saat salat Idulfitri nanti. Progres fisik ditarget sudah 90 persen.

JANJI MESTI DIKAWAL

Anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan Muhammad Adam mengatakan, langkah yang diambil DPRD Balikpapan memang sebagai wujud pesimisme terhadap keuangan provinsi. Apalagi selama ini banyak janji-janji yang ternyata tak selaras jumlah bantuan yang diberikan.

Dia yakin, keuangan daerah Balikpapan akan sangat berat, baik dalam APBD 2016 murni, perubahan, maupun APBD 2017 mendatang. Kendati demikian, langkah pembiayaan stadion dengan APBD kota tentu sudah melalui pertimbangan. “Pasti sudah ada skema yang disepakati antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar,” jelasnya.

Kendati demikian, Adam berharap janji Gubernur Kaltim saat kunjungan kerja ke Balikpapan meninjau BIC dan stadion, yang akan membantu anggaran dalam APBD Perubahan, agar tetap dikawal. “Kalau orang nomor satu di Kaltim menyatakan akan membantu Rp 75 miliar stadion dan Rp 25 miliar BIC, pastikan angka itu yang masuk dalam TAPD, dalam hal ini pemprov,” jelasnya.

Setelah itu, Adam yang juga masuk dalam Banggar akan pasang badan agar nominal itu tidak turun. Berapapun angka disampaikan TAPD ke DPRD, itulah yang akan dia kawal. Kendati demikian, Adam juga pesimistis janji gubernur itu akan ditepati. Melihat kondisi keuangan provinsi saat ini.

Setiap tahunnya, dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang didapat provinsi sekitar 5 triliun. Namun, tahun ini paling banyak diperkirakan hanya Rp 2,5 triliun. Itu yang menyebabkan APBD Kaltim harus defisit Rp 1,8 triliun. Bahkan, asumsi APBD Kaltim tahun depan paling tinggi hanya Rp 7 triliun. Berbeda tahun ini yang sempat disahkan Rp 10,8 triliun.

“Karena DBH turun banyak. Dan, ternyata pendapatan asli daerah (PAD) yang biasanya di atas Rp 5 triliun juga jauh berkurang karena lesunya aktivitas tambang. Pajak kendaraan dan alat berat turun, banyak yang tak beroperasi sehingga berimbas ke pajak daerah dan retribusi daerah,” terangnya.

Kalaupun nantinya tetap ada bantuan dari provinsi, sedangkan pemkot juga sudah mengalokasikan anggaran, akan didiskusikan untuk dialihkan ke bidang lain yang juga prioritas. “Seperti pembangunan SMK 7 yang menjadi tanggung jawab provinsi. Itu juga prioritas,” pungkas Adam. (*/rsh/zal/k8)

Sumber: Kaltim Post