Progress penyelesaian Waduk Teritip di Balikpapan Timur diprediksi akan molor.
Pasalnya, hingga saat ini permasalahan pembebasan lahan menjadi kendala utama penyelesaian proyek yang menelan anggaran hingga Rp 248 miliar tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Abdulloh, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku yang berwenang menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
"Pembebasan lahan ini melibatkan instansi vertikal dalam hal penetapannya. Jadi tergantung kesiapan Badan Pertanahan itu sendiri. Kita hanya bisa mendukung dan mendoakan agar segera cepat diselesaikan," katanya, Selasa (2/8/2016).
Selain lahan, sebelumnya pembangunan Waduk Teritip terkendala soal kurangnya anggaran. Persoalan ini, menurut politisi Golkar tersebut, sudah terselesaikan saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Sudah selesai kalau itu (dana). Kan sudah dibantu pusat. Saat ini hanya lahan saja," ujarnya.
Kemungkinan molornya penyelesaian pembangunan waduk seluas 285 hektar, wakil rakyat Daerah Pemilihan Balikpapan Utara ini bisa memakluminya.
"Semua proyek yang ada di Indonesia permasalahan utama pasti soal lahan, Kita selalu tekankan harus tuntas. Tapi kondisi di lapangan berbeda. Saya rasa masih wajar," katanya.
Informasi yang diperoleh Tribun, alotnya penyelesaian lahan dikarenakan masyarakat masih tak sepakat dengan nilai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian juga masih berstatus lahan sengketa. (*)

Sumber: Tribun Kaltim