Audiensi Kementerian Koperasi, Kementrian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian

Audiensi  ke 3 ( tiga ) kementerian, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Perindustrian RI , berlangsung dari tanggal 3-4 Agustus 2016. Kegiatan ini digagas oleh Disperindagkop & UMKM Prov Kaltim dalam rangka “menjemput bola”  progam prioritas dari Kementerian yang dapat dilaksanakan di Kalimantan Timur. Audiensi ini membawa serta Disperindagkop & UMKM se Kab/Kota di Kaltim. Bersama-sama hadir di audiensi ini adalah  Disperindagkop Kota Balikpapan, Disperindagkop Kota Bontang, Disperindagkop Kab Berau , Disperindagkop Kab Kukar, Disperindag Kab Kutim, Dinas Perindustrian&Energi Kab. Paser , Bagian Ekonomi Pembangunan Kab Mahakam Hulu.

Pada audiensi di Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Koperasi dan UKM RI, diterima oleh Kepala Biro Perencanaan,  memberikan apresiasi yang sangat baik atas inisiatif Disperindagkop dan UMKM Prov Kaltim yang mengadakan audiensi dan membawa serta kab/kota. Audiensi ini memberikan peluang bagi Kab/Kota untuk secara langsung menyampaikan permasalahan maupun peluang pembangunan di masing-masing kab/kota, demikian pula dengan kementerian dapat secara langsung mengetahui kondisi riil kab/kota di Kalimantan Timur.

Audiensi di Kementerian Perindustrian RI diadakan sekaligus dengan pemaparan  program Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ( RIPIN ) dan draft Rencana Pembangunan Industri Provinsi ( RPIP ) yang bertujuan untuk (1) mengembangkan industri baru/alternatif dari bahan baku yang tersedia dan terbarukan (2) Mengembangkan hilirisasi industri (3) mencari dan menciptakan turunan dari industri yang sudah existing.

Diharapkan dengan adanya audiensi ini, pencapaian target-target nasional di bidang industri, perdagangan dan koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai dengan baik dengan terciptanya sinergitas pusat, provinsi dan kab/kota.  

 

(sumber : http://indagkop.kaltimprov.go.id/detailpost/2016-08-08/audiensi-kementerian-koperasi-kementrian-perdagangan-dan-kementrian-perindustrianprc/viii/2016)