Memang ada rencana pemerintah pusat kembali memangkas dana transfer kepada pemerintah daerah. Kendati demikian, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh memastikan untuk saat ini kondisi keuangan masih aman. Namun, pemkot dan legislatif memang harus menyiasati defisit anggaran yang terjadi melalui beberapa langkah penghematan dan rasionalisasi.

“Untuk pembiayaan masih bisa dilakukan, tapi beberapa kegiatan memang ada penundaan karena menyesuaikan jumlah uang di rekening kas. Jadi kita tidak melaksanakan kegiatan itu kalau kas menipis," ujarnya.

Menurutnya, pemkot harus melakukan terobosan baru dan lebih kreatif untuk menyiasati penghematan anggaran. Ia juga meminta pemkot segera melakukan evaluasi kinerja untuk mendongkrak kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika perlu pemkot harus berupaya mendatangi wajib pajak di Balikpapan dengan cara door to door.

Ia juga menyarankan pemkot bisa melakukan terobosan dengan pengembangan pariwisata Balikpapan dan menghidupkan kembali ekonomi masyarakat melalui pedagang kaki lima. “Karena itu adalah tonggak ekonomi yang tidak mudah goyah,” jelasnya.

Selain itu penghematan anggaran seperti yang sudah dilakukan harus lebih dimaksimalkan lagi. Dengan menjalankan PP 18/2016 tentang perangkat daerah, diharapkan juga akan merampingkan jumlah SKPD. Diharapkan akan banyak anggaran yang bisa dihemat. Namun, harus tetap dipastikan kinerja SKPD tetap efektif dalam melayani masyarakat.

Dengan adanya rencana pemangkasan kembali dana bagi hasil dari pusat, menurutnya mungkin masih akan ada penundaan kegiatan.”Bisa saja kemudian kita mengurangi semua kegiatan di SKPD. Karena sampai hari ini dana bagi hasil belum ada berita, kabarnya sampai dimana. Mau turun apa tidak itu belum jelas," tutupnya. (rsh/k18)