Proyek Ditunda, DPRD Minta Warga Maklum

Pemangkasan kucuran duit dari pusat bukan hanya di sektor dana bagi hasil. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tak luput dari pemangkasan. Jika ditotal, kucuran APBN yang dibatalkan untuk Balikpapan lebih dari Rp 800 miliar. Wajar pemerintah daerah kebingungan menutup defisit yang terjadi di tubuh anggaran.

“Dana bagi hasil 2015-2016 yang tertunda pencairannya lebih Rp 600 miliar. Itu baru dari dana bagi hasil, belum lagi DAK dan DAU yang biasanya turun ini enggak turun. Kurang lebih kalau dijumlahkan sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar,” kata Abdulloh usai mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, kemarin (17/8).

Karena itu, Abdulloh meminta masyarakat untuk lebih memahami situasi anggaran kota. Khususnya jika ada pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan lainnya yang mengalami penundaan.

“Kami mohon pengertiannya atas situasi-situasi ini karena ini bukan kemauan Balikpapan tapi imbas dari persoalan di pusat ke daerah,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemkot telah melakukan rasionalisasi anggaran baik melalui penghematan maupun penundaan 35 persen kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, itu belum cukup menutup defisit. Dalam pembahasan APBD Perubahan saat ini, anggaran masih mengalami defisit sekitar Rp 300 miliar.

Berkaca dari hal tersebut, dalam APBD Perubahan ini, mampu menuntaskan kegiatan yang sudah berjalan saja sudah cukup bagus. “Kegiatan yang sudah berjalan dan kita pertahankan itu sudah alhamdulillah seperti stadion, Balikpapan Islamic Center itu bisa dibayar. Kalaupun belum bisa dibayar harus ada perjanjian ulang untuk dibayarkan tahun depan,” tuturnya.

Menurutnya, skema penundaan pembayaran bagi kontraktor pembangunan infrastruktur sangat dimungkinkan. Ia yakin kebijakan ini kalaupun dijalankan tidak akan terjadi gejolak sosial. ”Yang bergejolak paling-paling kontraktor saja. Pekerjaan selesai jadi kita bayar apa yang belum ini,” ujarnya.

Sementara untuk skema pinjaman atau utang katanya belum dibahas. Kemungkinan skema penundaan pembayaran yang paling relevan dengan situasi ini. ”Kalau enggak ada duit bagaimana. Itu penundaan yang memungkinkan,” nilainya. Rencananya, APBD Perubahan 2016 akan mulai dibahas pada awal September atau pertengahan September. “Kami masih menunggu dari provinsi. Seperti komitmen gubernur membantu Rp 100 miliar itu juga belum ada kabarnya,” pungkasnya. (rsh2/k15)

Sumber: Kaltim Post