Bidang lain yang menjadi fokus studi banding wakil rakyat Kota Balikpapan saat studi banding di Kota Banda Aceh yakni pengelolaan air bersih oleh PDAM. Mulai infrastruktur, pemenuhan air baku hingga penanganan kebocoran menjadi atensi khusus.
Bencana tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada 26 Desember 2004 turut memporak-porandakan jaringan pipa PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Sekitar 75 persen jaringan pipa maupun instalasi produksi rusak berat. Sejak itu, jaringan pipa kembali direcovery secara bertahap hingga sekarang. Sedangkan air bakunya bersumber dari Sungai Aceh.
"PDAM Banda Aceh memiliki air baku yang cukup andal, bersumber dari Sungai Aceh. Sungai ini mengalir membelah Aceh menjadi dua bagian. Ini satu-satunya sumber air baku PDAM," ungkap Asisten II Bidang Keistimewaan Ekonomi dan Pembangunan Setda Banda Aceh, Gusmeri.
Tak heran jika sampai kini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh masih lebih fokus membenahi infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal kepada puluhan ribu pelanggan tanpa memikirkan keuntungan. "Belum, sampai hari ini PDAM belum menghasilkan pendapatan. Kami belum bisa berharap banyak. Kami masih dalam proses pemulihan jaringan dan sebagainya. Pada zaman hadirnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pascatsunami kan hancur-hancuran. Kemudian sebagian juga dibantu BRR," ujar Gusmeri menjawab Tribun usai pertemuan dengan DPRD Balikpapan.
Sekadar diketahui, BRR dibentuk pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh dan Nias, April 2005. BRR beroperasi selama empat tahun dan berkantor pusat di Banda Aceh dengan kantor cabang di Nias dan kantor perwakilan Jakarta. Pada 17 April 2009, BRR Aceh-Nias resmi dibubarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika itu.
Gusmeri menyebut zaman BRR, ditemukan banyak pipa yang dipasang tidak terkoneksi dengan jaringan PDAM yang sudah ada sebelumnya. Termasuk pula pipa bocor. "Saat ini kami harus membangun beberapa pipa yang tidak terkoneksi dengan pipa induk PDAM. Ini tidak mudah karena pipanya di dalam tanah. Jadi belum bisa berharap PDAM menghasilkan PAD. Yang terpenting PDAM dapat melayani masyarakat secara maksimal," tandas Gusmeri.
Tak pelak subsidi masih mengalir lancar dari pemkot ke PDAM. Gusmeri menyebut, disubsidi dari pemkot kepada PDAM senilai Rp 7 miliar per tahun. "Kami beri subsidi bukan hanya berupa uang, namun membangun jaringan pipa melalui Dinas Pekerjaan Umum," tambahnya.
Meresponi semua pemaparan tim Pemkot Banda Aceh, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin menyatakan sangat mengapresiasi. Baik kemajuan sektor pendidikan maupun pengelolaan air bersih PDAM. "Khusus PDAM, harus diakui mereka bekerja sangat cepat merecovery semua kerusakan jaringan PDAM pascatsunami. Sistem pengelolaan pendidikan pun sangat bagus dan dapat diterapkan di Balikpapan. Ini menunjukkan bahwa manajemen mereka sangat bagus dan dapat disinergikan Banda Aceh sebagai Kota Madani dengan Balikpapan," tandas Sabaruddin.
Kunjungan kerja DPRD Balikpapan hingga 23 Agustus yang dipimpin Sabaruddin, memboyong 23 orang wakil rakyat, unsur pemerintah, staf pendamping, serta awak media.(*)

Sumber: Tribun Kaltim