Demi Proyek Jalan, Saham Pemkot di BPD Dijual
Pemkot bakal melakukan segala cara untuk menutup defisit anggaran. Salah satunya menjual saham di Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp 99 miliar.
Itu baru salah satu solusi yang tengah diupayakan. Sebab, langkah penghematan seperti penghapusan honor Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membatalkan semua bimtek, menghapus uang bensin kendaraan dinas, memangkas perjalanan dinas serta bansos tak banyak membantu.
“Itu semua kami lakukan, tapi defisit tetap tak bisa diatasi,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD, kemarin (30/8).
Makanya dalam waktu dekat wali kota akan memanggil semua kontraktor yang terlibat di proyek-proyek pemerintah. Yang pasti, hasil rapat memutuskan semua pekerjaan tetap dilanjutkan. Hanya saja memang banyak yang harus ditunda pembayarannya ke tahun depan. Kecuali ada kontraktor yang tak mampu karena tak ada biaya dan minta stop, dipersilakan. “Akan dibayar sesuai progres,” tambahnya.
Secara teknis, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang akan menghitung mana-mana saja proyek yang stop karena keinginan kontraktor. Sementara proyek lainnya tetap dilanjutkan dengan perjanjian tertentu. Artinya, akan dibuat tahun jamak karena pembayaran dilakukan tahun berikutnya.
Lebih lanjut dijelaskan, nominal defisit mencapai Rp 577 miliar. Dari jumlah itu kemungkinan hanya tertutup Rp 72 miliar dari berbagai langkah penghematan. Berarti masih ada defisit Rp 505 miliar yang harus ditanggung di tahun anggaran 2017.
Berkaca pada prognosis tahun anggaran (TA) 2017, sektor belanja langsung hanya Rp 1 triliun. Itu pun sudah terpotong fix cost Rp 600 miliar. Tentu tak akan cukup untuk menutup utang proyek tahun ini. Menanggapi hal itu, Abdulloh berharap masih ada kucuran kurang salur dana bagi hasil TA 2015 lalu dari pusat senilai Rp 52 miliar.
Selain itu, tahun depan juga tak boleh ada kegiatan baru. Termasuk rencana menjual saham pemkot di BPD senilai Rp 99 miliar untuk menambah kas kota. “Tapi kendalanya apa ada yang mau beli. Karena yang membeli harus juga penanam modal di BPD. Sementara kabupaten kota lainnya juga berniat menjual saham karena defisit,” tambahnya.
Sementara opsi meminjam uang ke perbankan dianggap kurang menguntungkan melihat kondisi daerah. Pemkot akan kesulitan membayar pinjaman tersebut, apalagi pasti ada bunganya. Terlepas dari itu, Pemkot Balikpapan masih cukup bersyukur karena tak ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji pegawai. “Tapi kalau salah-salah bisa jadi empat bulan enggak gajian,” tutupnya.
Sementara, Sekkot Balikpapan Sayid MN Fadli usai rapat dengan Banggar masih mencoba realistis. Menurutnya pemkot pasti mengupayakan semua proyek tetap dilanjutkan, walaupun pembayaran ditunda. Namun, jika keuangan tak memungkinkan, mau tak mau tetap harus ada proyek yang “dikorbankan”.
“Sekitar Rp 304 miliar yang harus distop,” ujarnya sambil berjalan menuju balai kota. Mekanismenya, pemkot TAPD tak bisa lagi melihat mana proyek prioritas dan non prioritas. Sebab, semua proyek yang sudah dilelang sebetulnya prioritas.
Makanya, defisit itu akan dibagi dan dikembalikan ke masing-masing SKPD. “SKPD yang akan menentukan mana proyek yang harus stop atau lanjut. Karena SKPD yang lebih paham,” jelasnya.
Soal penghentian kontrak yang tak diatur dalam kontrak, ia meminta kontraktor mau memahami. “Memang kondisinya enggak ada uangnya. Mau apa lagi. Kami pun enggak mengharapkan terjadi seperti ini. Tapi kami akan memberikan penjelasan kepada mereka. Dalam waktu dekat wali kota akan mengundang semua kontraktor,” pungkasnya. (rsh2/k18)
Sumber: Kaltim Post