Legislatif mulai merelakan anggaran untuk kunjungan kerja maupun reses dipangkas. Ini imbas dari defisit APBD 2016.

Sebelumnya, Ketua DPRD Abdulloh bahkan menyebut, anggota dewan yang ingin melakukan reses masa sidang ketiga harus menggunakan dana pribadi. Sementara untuk anggaran kunjungan kerja sudah dipastikan bakal ditiadakan sampai tutup tahun.

“Kalau reses itu penting. Bukan hanya menyerap aspirasi tapi juga menyampaikan kondisi keuangan saat ini. Menenangkan masyarakat,” kata Abdulloh. Namun, karena defisit anggaran kemungkinan dana reses yang semula Rp 40 juta per anggota dewan bisa dipangkas bahkan ditiadakan.

Sekretaris DPRD Balikpapan Jum Ali membenarkan hal tersebut. “Memang masih usulan jadi belum tentu terjadi. Kalau usulan diterima, maka per orang anggota DPRD tak lagi dapat dana reses sebesar Rp 40 juta. Serta Rp 15 juta per anggota dewan untuk sekali kunker," jelasnya.

Adapun Wakil Ketua DPRD Balikpapan Syarifudin Oddang tak keberatan dengan usulan tersebut. Walaupun ia berpendapat reses sangat efektif untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. "Setuju saja. Mau bagaimana lagi bila anggaran memang tidak ada. Kalau kebijakan bersama ini harus didukung," ucapnya. (*/ane/rsh/k15)

SUmber: Kaltim Post