Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Ida Prahastuty, menyoroti soal langkah pemerintah kota yang telah menghentikan penyaluran dana bantuan sosial untuk panti asuhan dan panti jompo di Balikpapan.

Politisi Partai Golkar ini menyayangkan pemotongan ini bisa terjadi. Tetapi ia pun cukup mengerti dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menurun beberapa waktu belakangan ini.

Ida berharap pemkot menyiapkan solusi strategis bagi pengurus panti yang selama ini sangat bergantung dari dana pemerintah.

"Selama ini operasional mereka masih dibantu pemerintah. Tentu mereka akan bingung setelah dana bantuan tidak lagi mereka dapatkan, padahal itu sangat penting untuk operasional setiap harinya," kata wanita berkerudung ini.
Salah satu contoh yakni mengajak peran serta pihak swasta untuk mau ikut membantu pemerintah dalam mangatasi hal ini.
"Menawarkan ke pihak swasta mungkin ada yang ingin berpartisipasi membantu panti asuhan dan panti jompo, tetapi hal ini tidak mengikat atau sifatnya sukarela," ujarnya.

Termasuk bentuk bantuannya yang tak harus berupa dana segar, tetapi bisa juga berbentuk barang disesuaikan dengan kebutuhan panti yang akan dibantu.

"Misalnya sembako karena untuk memenuhi kebutuhan penghuni setiap harinya, atau barang pokok lainnya. Bantuannya tak harus berupa uang," katanya. (*)

Sumber: tribun Kaltim