Dishub Dipangkas 44 Persen, DKK 21 Persen
Pemkot dan DPRD mulai melakukan pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2016 secara maraton. Serangkaian pemangkasan yang terjadi sepanjang tahun mulai diketahui secara pasti. Dinas Perhubungan misalnya, pemangkasan mencapai 44 persen. Sedangkan Dinas Kesehatan Kota (DKK) sebesar 21 persen.
Usai rapat kemarin, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, alokasi untuk instansinya tahun ini Rp 23 miliar. Namun, dipotong Rp 10 miliar (44 persen) sisa Rp 13 miliar.
“Pemotongan ini berimbas pada penundaan kegiatan seperti penambahan satu CCTV yang merupakan sistem ATCS (area traffic control system). Anggarannya sekitar Rp 500 juta –Rp 600 juta untuk simpang Kebun Sayur,” jelasnya. Kamera ini merekam pergerakan pengendara di Balikpapan selama 24 jam.
Sejauh ini, sudah ada 15 kamera CCTV yang tersebar di beberapa simpang jalan di Balikpapan. Dishub terus melakukan penambahan agar bisa memonitor lalu lintas di Balikpapan lewat monitor di ruang ATCS Kantor Dishub, Ruhui Rahayu.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga menunda pengadaan APILL (alat pengatur isyarat lalu lintas). APIL yang ada di Balikpapan saat ini dibangun sejak 2007 dan sudah tidak diproduksi karena diameternya 20 sentimeter. Sedangkan produksi baru 30 sentimeter.
“Makanya secara bertahap lampu merah yang kecil itu kami ganti dengan yang terbaru. Lebih besar diameter lampunya. Lebih jelas dan kalau rusak suku cadangnya mudah didapat,” jelasnya.
Selain itu, pemotongan anggaran membuat Dishub mengurangi pembelian rambu. Di Balikpapan kebutuhan rambu mencapai 10 ribu rambu. “Tahun lalu, hanya ada penambahan 97 unit. Tahun ini, dianggarkan 600 unit, kemudian dipangkas hanya dapat 200 unit dengan nilai Rp 200 juta – Rp 400 juta,” sebutnya.
Rambu lalu lintas akan ditempatkan untuk kelengkapan di ruas jalan-jalan baru. Oleh karena itu, pihaknya mendata dan melengkapi kebutuhan rambu di jalan-jalan baru. Ini agar tetap menjaga keselamatan pengguna jalan.
“Kami juga sempat merencanakan di anggaran perubahan untuk rekayasa lalu lintas di jalan Km 5 dan Km 5,5. Di situ sering macet. Di anggaran kita karena belum ada pelebaran jalan, kami rekayasa dengan buat median tengah yang bisa mobile. Beton blok yang bisa diangkat. Karena duit terbatas kita ajukan di 2017,” paparnya.
Sementara DKK juga mengalami hal yang sama. Dari anggaran Rp 106 miliar hanya mendapat alokasi Rp 83 miliar. Kepala DKK Balerina memastikan meski dipotong, pelayanan kesehatan dipastikan aman.
“Yang dipangkas Rp 22 miliar lebih (21 persen), ada penundaan fisik dan alat kesehatan. Kalau sertifikasi puskesmas jalan. Anggaran DKK yang paling banyak kegiatan puskesmas dan pembelian obat-obatan, alat kesehatan, dan ambulans,” paparnya.
Soal kegiatan fisik yang dikerjakan DKK, sejauh ini pihak kontraktor memahami situasi anggaran.
Pada pembahasan kemarin, tim anggaran pemkot dihadiri Sekretaris Kota Sayid MN Fadli, BPKAD, dan Bappeda. Tim anggaran DPRD dipimpin Ketua DPRD Abdulloh bersama pimpinan DPRD dan anggota Banggar. (*/ane/rsh2/k15)