Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan (Syarifuddin Oddang) kurang sependapat jika Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum jelas anggarannya, masuk dalam batang tubuh APBD Perubahan 2016 yang disahkan pekan kemarin.
Politisi Hanura ini berpendapat bahwa jika DBH benar-benar tidak cair maka sumber pendapatan harus dicarikan solusinya seperti kembali melakukan rasionalisasi kegiatan atau memacu pendapatan daerah.
"Maksud saya fair saja tetap amanan UU dijalankan. Kalau memang tidak ada uang ya sudah. kan inikan mandek. Kita bicara rakyat bukan DPRD. Pusat sekali-kali turun ke daerah kenapa dipotong, ke mana uangnya." Tandasnya akhir pekan kemarin.
Menurtunya, jangan sampai anggaran daerah Balikpapan "tersandera' oleh persoalan DBH, sehingga berpengaruh kembali pada kelonggaran dan kelancaran keuangan APBD mendatang.
"Jangan sampai kita mengharap di situ pada angka-angka, ternyata kita mengharap pada 2017 uang tidak ada. Padahal gara-gara harapan itu, masyarakat baik fisik maupun non fisik yang sudah dijanjikan. Dan ternayta tidak ada uangnya." Tandasnya.
"Kalau tidak ada uangnya kenapa dimasukkan di situ (APBD)? Biar saja kita fair bahwa tidak da uang." Sambungnya.
Sumber: Koran Kaltim