Balikpapan, balikpapan.go.id – Rombongan tim penilai Penghargaan PUPR yang dipimpin oleh Sugeng Santoso dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (8/11) tiba di Kota Balikpapan dan diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan didampingi Wakil Wali Kota dan sejumlah Kepala SKPD terkait.
Mengawali pembicaraannya, Sugeng mengatakan penyelenggaraan Penghargaan PUPR yang pada tahun ini bertema“Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR “, dimaksudkan sebagai upaya untuk memotret pencapaian pelaksanaan program pembangunan bidang PUPR yang merupakan perpaduan bidang bidang SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan dan Bina Konstruksi.
Pemberian penghargaan ini, lanjut Sugeng, sekaligus merupakan apresiasi dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang telah mendukung pelaksanaan pencapaian misi Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.
Untuk kategori penghargaan tingkat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten yang telah memberikan dukungan dan kemudahan terhadap pelaksanaan program kegiatan Kementerian PUPR pada level kawasan strategis kota dan kabupaten yang ada. Tingkat dukungan tersebut dihitung sebagai hasil penjumlahan penilaian atas dukungan pemerintah kota/kabupaten dalam kegiatan dibidang-bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi di tingkat kota dan kabupaten yang ditetapkan.
Dengan mempertimbangkan keadilan terhadap perbedaan tingkat perkembangan dan pertumbuhan wilayah serta perbedaan tingkat kesulitan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan bidang PUPR disetiap wilayah, maka penilaian untuk pengharagaan PUPR ini dilakukan dengan membagi wilayah Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di seluruh Indonesia dalam tiga wilayah, yaitu : Wilayah Barat (Sumatera), Wilayah Tengah (Jawa dan Kalimantan), dan Wilayah Timur (Bali, NTB/NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Dan Pemerintah Kota Balikpapan merupakan salah satu pemerintah kota yang akan dinilai untuk Wilayah Tengah, bersama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kategori Pemerintah Kabupaten.
Sebagai bagian dari bentuk pembinaan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Kementerian PU pun selalu memberikan penilaian atas kinerja pemerintah daerah dan memberikan apresiasinya dalam bentuk penghargaan yang dikenal dengan PKPD PU. Namun diakui pemberian penghargaan tersebut masih terdapat beberapa catatan dan perlu adanya masukan.
Oleh karena itu, sesuai arahan Menteri PUPR, penghargaan ke depan perlu diselenggarakan secara lebih komprehensif dan terpadu, dalam waktu yang lebih panjang setiap dua tahun sekali. Perubahan nama penghargaan dari Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah menjadi kegiatan Penghargaan PUPR pun salah satunya karena adanya penyatuan dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang mengubah lingkup tugas Kementerian PUPR dan komponen yang akan dinilai. (hms/nov, foto : rfk)