Taksi Online Perlu Payung Hukum

DPRD Desak Dishub Buat Regulasi

Aktivitas taksi online di Balikpapan tengah dimonitor DPRD. Dikarenakan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur taksi online. Hal inilah yang turut membuat pengusaha taksi argo merasa dibebani.

Padahal, imbauan telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Yaitu, taksi online dilarang beroperasinya. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan, melihat banyaknya taksi online yang beroperasi tentu saja merugikan pengusaha taksi lokal. Dia menyebut, jumlah armada taksi argo di Balikpapan saat ini mencapai 500 unit.

Jumlah tersebut adalah gabungan dari 10 perusahaan. Arif melanjutkan, armada taksi argo saat ini masih meng-cover kebutuhan masyarakat Balikpapan. Keberadaan mereka, sambung dia, juga sah dan memenuhi syarat beroperasi. Seperti memiliki badan hukum dan kantor. "Kami tidak mendukung taksi online saat ini. Karena kalau taksi online syarat tersebut tidak dipenuhi. Jadi kami anggap sama dengan taksi gelap," ujarnya.

Kecuali, kata dia, bila perusahaan taksi online mendaftarkan izin perusahaan layaknya perusahaan taksi argometer, maka DPRD mendukung. Sehingga bisa turut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak rutin yang dikenakan.

"Kalau sekarang Balikpapan dirugikan. Tidak terawasi, tidak ada izin trayek, tidak bayar pajak. Makanya harganya jauh lebih murah daripada taksi argometer," paparnya. Karena itu, pihaknya bakal berdiskusi lebih intens dengan Dishub. Perihal regulasi apa yang bisa diterapkan sehingga bisa mengatasi taksi online dan persaingan taksi argometer berjalan sehat.

"Harapan pelaku bisnis ini supaya ada regulasi tegas yang mengatur taksi dan angkutan umum yang beroperasi di Balikpapan. Nanti kami usahakan cari solusinya berdasarkan perwali tentang pembatasan jumlah angkutan kota," bebernya. Sementara itu, Wakil Ketua Organda Balikpapan, Hendra Prasetya, berharap ada solusi konkret dari pemkot. Sehingga bisa mengatur dengan baik taksi online.

"Kalau hanya imbauan saja belum efektif. Kami harap ada solusi yang lebih baik karena semua pengusaha merasa resah. Ditambah kondisi ekonomi yang tidak stabil begini. Kami minta segera ada solusinya, karena menyangkut kehidupan banyak orang," ungkapnya. (*/ane/riz/k18)

Sumber: Kaltim Post