Usai menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan, Selasa (29/11/2016), Komisi III DPRD Balikpapan menemukan terjadinya perbedaan antara data yang diserahkan ke Komisi III DPRD Kota Balikpapan dengan fakta di lapangan.
Perbedaan fakta tersebut antara lain terkait data jumlah ekskavator dan jumlah tenaga kerja tenaga bantuan (naban) di DPU Balikpapan.
Dalam data yang diterima Komisi III, jumlah ekskavator berjumlah 5 unit namun ternyata hanya ada 4 unit, sedangkan jumlah pegawai berdasarkan data Komisi III berjumlah 120 orang.
Namun di lapangan ada 152 orang.

Hingga saat ini, jalannya sidak masih berlangsung.
“Jadi kesimpulannya setelah kita sidak ke sini jumlah alat yang dilampirkan ke Komisi III berbeda dengan apa yang ada di lapangan, yang dilaporkan," kata Sekretaris Nazaruddin Komisi III DPRD Kota Balikpapan.
Ia mengatakan, dilaporkan ada 5 unit excavator tapi ternyata di sini cuma ada 4 unit, kemudian ada tenaga kerja di sini yang dilampirkan 120 orang waktu penjelasannya ke Komisi III, tapi pada saat di sini ada 152 orang.
Dia mengaku belum mengetahui letak miskomunikasi yang terjadi. Namun pada kenyataannya, perbedaan tersebut dapat berpotensi merugikan APBD.

Komisi III meminta agar hal tesebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.
“Saya tidak tahu di mana salahnya, tapi kenyataannya seperti itu, ini harus ada evaluasi. Untung saja kita Komisi III sidak kalau tidak pasti ada kerugian dengan APBD, kita otomatis berpengaruh pada satuan sejumlah unit di sini kan laporannya dia yang dipastikan 5 unit tapi kenyataan di lapangan 4 unit otomatis di situ ada cost APBD di situ,” katanya.
Sidak ini dilakukan terkait dengan penyusunan draft KUAPPAS Dinas Pekerjaan Umum untuk APBD Murni tahun 2017 mendatang.
Pasalnya, dewan menilai adanya anggaran untuk 120 orang tenaga bantuan (Naban) sebesar Rp 2,5 miliar terlalu banyak.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan,Mauliddin dan diikuti Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan.
“Yang ingin saya sampaikan kami minta tolong kooperatif, karena tujuan kita untuk Balikpapan, atau mungkin ada yang mau ditunjukkan dari perkembangan apa dari UPT atau hal-hal yang ini disampaikan pada kami silakan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Mauliddin di awal sidak. (*)

Sumber: Tribun Kaltim