Gedung Parkir Klandasan
Masa uji coba operasional Gedung Parkir Klandasan terbilang mengecewakan. Bangunan delapan lantai yang dibangun dengan biaya Rp 98 miliar itu sepi pengunjung. Maka, DPRD mendorong fasilitas tersebut diserahkan kepada pengelola yang lebih profesional.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, tidak banyaknya kendaraan yang masuk dikarenakan kurangnya fasilitas pelengkap. Maka dalam masa jabatannya 2,5 tahun ke depan, dia mendorong supaya di setiap lantai ada lahan yang bisa digunakan untuk aktivitas lain selain parkir.

"Juga bisa untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujarnya. Usulannya, yaitu bisa dibuat ruang-ruang pertemuan, ruang serbaguna, serta membuat tenant-tenant yang bisa disewa oleh pedagang. "Awal percobaan sekarang masih sepi. Ke depan, agar maksimal kita dorong supaya bisa diserahkan ke pihak ketiga supaya makin profesional," ujarnya.

Pihak ketiga itu bisa Perusda Balikpapan ataupun swasta. "Kalau swasta yang pegang kami harap bisa profesional. Pemilihannya pun kalau jadi, perlu seleksi yang selektif. Kalau bisa perlu juga diadakan lelang," paparnya.

Sedangkan bila diserahkan ke pihak Perusda Balikpapan perlu yang berkualifikasi. Dan mampu bekerja dengan profesional sehingga tidak membebani APBD. "Harapan kami supaya bisa berdaya guna, bermanfaat dan menghasilkan PAD. Kami harap segera setelah selesai masa pemeliharaan gedung bisa diserahkan pengelolaannya ke pihak ketiga," tutupnya. (*/ane/rsh/k15)

Sumber: Kaltim Post