Balikpapan – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan permasalahan Kota Balikpapan saat mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo bersama pengurus dan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Istana Kepresidenan di Bogor, Senin (23/07/2018).
Kepada Presiden, Rizal menyampaikan permasalahan terkait kendala pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda yang terhambat karena pembebasan lahan yang belum tuntas.
“Sehingga Presiden meminta perhatian daerah menjadi lokasi proyek strategis nasional agar cepat tanggap menghadapi permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai upaya agar proses pembangunan dapat selesai dengan cepat,” kata Rizal saat dihubungi melalui telepon, Senin sore (23/07/2018).
Rizal juga menyampaikan kesulitan daerah dalam pengembangan pesebakbolaan di daerah. Kondisi ini terjadi karena tidak diperkenankannya daerah untuk memberikan bantuan kepada para klub sepak bola melalui Anggaran Pendapatan dana Belanja Daerah (APBD).
“Padahal bantuan dari APBD ini cukup dibutuhkan dalam pengembangan klub di daerah, sehingga Presiden menyatakan akan mengkaji ulang regulasi (pemberian bantuan) tersebut, nantinya daerah dapat memberikan bantuan untuk klub maksimal Rp. 5 Milyar pertahun,” lanjutnya.
Rizal juga menyampaikan kondisi dilematis dari kabupaten/kota sebagai daerah pengolah hasil minyak bumi yang daerahnya menjadi lokasi masalah di perairan, seperti kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perairan dengan radius 12 mil dari bibir pantai merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
“Kondisi ini menjadi dilema bagi kita (pemerintah Kabupaten/Kota) yang mau tidak mau ikut terlibat dalam penanganannya, terlebih dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) porsi Kabupaten/Kota sebagai daerah pengolah masih belum adil,” lanjutnya.
Untuk itu dalam kesempatan tersebut Rizal meminta kepada presiden untuk meninjau kembali porsi pembagian DBH bagi daerah pengolah agar menjadi lebih adil. Menurutnya daerah pengolah hasil minyak bumi memiliki posisi yang cukup rentan sebagai akibat dari kegiatan pengolahan minyak, seperti kerusakan lingkungan, kebakaran, masalah sosial, hingga korban jiwa.
Selain menyampaikan 3 hal tersebut, para pengurus dan anggota APEKSI juga mendapat arahan dari Presiden untuk mengantisipasi dampak terjadinya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang berdampak pada perekonomian nasional.
“Adapun arahan dari Presiden adalah dengan mempermudah prosedur perizinan dan mengikuti siatuasi perkembangan perekonomian sekarang,” lanjutnya.
Terkait kemudahan berusaha, lanjut Rizal, sejak 3 Juli 2017 sebanyak 62 jenis layanan perizinan dan non perizinan sudah dilimpahkan dari dinas teknis ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan.
“Dengan pendelegasian ke DPMPT, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan perizinan termasuk perizinan usaha hanya melalui satu pintu tanpa perlu ke unit kerja teknis,” tutup Rizal. (Diskominfo/mgm)