Balikpapan- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang ) Kota Balikpapan akan melakukan review aplikasi di Balikpapan guna mengintegrasikan aplikasi untuk penerapan smart city di Balikpapan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Bappeda Litbang  Agus Budi dalam Sosialisasi dan Talk Show Smart City Kota Balikpapan di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Selasa  (11/12/2018).

Menurut Agus Budi, Smart City ternyata tidak hanya terkait dengan IT karena didalamnya ada smart governance  juga sisi masyarakat sehingga pemerintah berupaya membangun dengan dukungan masyarakat.  Tanpa dukungan  masyarakat, upaya membangun smart city itu mungkin tidak akan berhasil. “Pemerintah kota akan melakukan review aplikasi yang ada di Balikpapan yakni memetakan kembali kemudian diatur regulasi. Saat buat aplikasi harus jelas arah tujuan. Harus tahu dulu proses bisnis dari masing-masing yang dibangun  sehingga bisa terintegrasi  aplikasi yang lebih besar di pemerintah kota,” jelasnya.

“Kalau ada aplikasi tidak ada manfaat atau tidak terintergrasi  maka dari sisi anggaran kita sarankan untuk tidak disetujui,” ujar Agus Budi.

Perangkat Daerah sudah melakukan upaya ke arah smart city seperti di DPMPT dengan sicantik, Bappeda Litbang ada SPPD idatabase dan di BPKD ada e-budgeting, dan BPPDRD  ada  sistem pendapatan asli daerah. Hanya saja diakui saat ini aplikasi yang dibuat belum terintegrasi dengan baik.

“Masalah sekarang posisi intergrasi kurang. Karena baru satu dua aplikasi yang sudah terintegrasi. Ini kita proses kesana target kita sampai 2021 keseluruhan bisa berjalan,” jelas Agus Budi.

Panel diskusi dipaparkan Irfani Ahmad dari Kemenristek, Arif Budiman dari Pemkot Semarang, Agus Budi Prasetyo Sekretaris Bappeda Litbang Balikpapan dan Subroto dari perwakilan PT Telkom.

Salah satu narasumber dari kota Semarang karena pelaksanaan smart city jauh lebih maju disana.  Peserta diikuti dari Dekranasda,  perusahaan swasta, akademisi kampus dan perwakilan Perangkat Daerah

Konsultan Arsitek Wahyullah dari Bandung mengatakan smart city harus didukung dengan data base yang baik dan rapi sehingga akan memudahkan sistem yang dibangun pemerintah daerah terutama dalam pelayanan.

Pelayanan yang dikembangkan melalui smart city juga harus efektif, efisien dan ada komunikasi dua arah dengan masyarakat. “Misalnya terkait urusan IMB secara online itu seberapa bagus data IMB yang dimiliki pemkot seperti pemilik IMB, pemilik lahan, dan lainnya,” ujarnya.

Fenomena smart city juga memungkin terjadinya  pelayanan yang lebih efisien dan efektif dengan penggunaan teknologi. “Nantinya pelayanan  tidak banyak orang yang terlibat didalamnya. Pemda harus siap dengan itu. Karena selama ini banyak ditangani banyak orang,” jelas Wahyullah.  

Smart city juga harus mampu melibatkan komunikasi dua arah dengan masyarakat.”Ciri  smart city itu sudah paperless. Tidak perlu lagi orang datang dengan banyak berkas. Sudah paperless dan tanda tangan sudah tanda tangan elektronik,” jelas Wahyullah.

Menurut Wahyullah,Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan dan diberikan bekal yang mengarah kepada kesiapan menerima perkembangan sistem smart city.

“Kalau didaerah yang sudah menerapkan itu Makasar, Bandung, dan Surabaya. Di Makasar itu  sudah terintegrasi  dengan CSR,” jelas Wahyullah. Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa CCTV CSR swasta sudah terintegrasi dengan kepolisian misalnya terdapat kejadian begal sudah diketahui dan bisa diungkapkan dengan CCTV. “Tapi itu mahal, makin lengkap dan canggih teknologi makin mahal,” tukas Wahyullah.(Diskominfo / Editor : mt)