Balikpapan- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan berharap dapat mengelola sepenuhnya Kebun Raya Balikpapan atau KRB. Pasalnya, hingga saat ini pengelolaanya masih di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala DLH Balikpapan, Suryanto mengatakan bahwa pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan evaluasi bersama dan mendatangi KRB pada 8 Desember kemarin. "Alhamdulillah, DLH dinilai relatif baik dalam pengelolaan KRB walau kondisi anggaran daerah minim dan APBN juga belum dikucurkan. Tapi, progress-nya terus berjalan," kata Suryanto pada Senin (24/12).

Dari pertemuan itu diketahui bakal dikucurkan pendanaan untuk KRB dari pemerintah pusat pada 2020 mendatang. "Terakhir kali APBN turun pada 2016 lalu. Nilainya Rp.10 miliar. Tahun-tahun sebelumnya juga sama," lanjutnya.

Sementara anggaran pemeliharaan pada tahun ini sebesar Rp.2 miliar dari APBD. Anggaran itu juga digunakan untuk gaji pekerja dan operasional lainnya. "Mestinya keberadaan KRB diperkuat dengan peraturan daerah. Tapi ada beberapa hal yang belum selesai seperti kewenangan pengelolaan," sebutnya.

Lebih lanjut Suryanto menjelaskan kalau pihaknya telah meminta LIPI menjadi fasilitator ke Kementerian LHK agar kewenangan pengelolaan KRB diberikan kepada Pemkot Balikpapan agar ada kekuasaan pengalokasian anggaran.

"Sewaktu ada gonjang-ganjing UU Pemda itu membuat pembahasan peraturan daerah jadi tertinggal dan sampai kini kewenangan KRB ada di Kementerian LHK yang memutuskan pengelolaan diserahkan pada Pemkot, LIPI,dan Litbang Kehutanan," ungkapnya. Dirinya menyebut bahwa Kementerian LHK mendukung pengelolaan oleh Pemkot Balikpapan. Hanya saja pengalihan aset itu harus melalui persetujuan DPR dan Presiden RI.

"Rencana pada 2019 masih sebatas operasional KRB karena janjinya kan di 2020. Semoga APBN mendukung untuk perbaikan jalan masuk kantor UPT di 2019 yang jadi prioritas kami, karena jalannya belum dikeraskan dan becek ketika hujan," harapnya. Lebih lanjut disebutkan tingkat kunjungan ke KRB mencapai 20 ribu pengunjung per tahun yang kebanyakan merupakan rombongan pelajar. (Diskominfo / editor : mt)