Balikpapan - Kota Balikpapan menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) yang berlangsung mulai Rabu hingga Jumat ( 20-22 Februari). 

Pembukaan direncanakan pada Rabu malam (20/2) pukul 19.30 wita di gedung Dome Balikpapan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

Jumlah peserta diperkirakan paling banyak selama delapan tahun digelar rapat kordinasi nasional Forsesdasi. "Paling banyak jumlah peserta yang hadir ada sekitar 3.000 orang mulai dari sekda seluruh Indonesia,  Sekretaris dewan,  kepala bagian,  kepala organisasi dan undangan lain," jelas Ketua Umum Forsesdasi Nasrun Umar dalam penjelasan bersama dengan Plt Sekda Provinsi Kalimantan Timur,  Selasa (19/2). 

Bahkan Nasrun yang juga menjabat sebagai Sekda Provinsi Sumatera Selatan ini menyebutkan saat Forsesdasi di Lombok dengan pemilihan Ketua Umum Forsesdasi hanya dihadiri 1.500 perserta. "Waktu di Lombok pemilihan ketua umum jumlahnya nggak sampai 3.000 hanya 1.500 orang.  Di sini terbanyak dan persiapkan kita sudah 95 persen tinggal detail-detail saja, " katanya. 

Nasrun Umar mengatakan, Forsesdasi mengangkat tema Percepatan Reformasi Birokrasi I Dalam menuju Tata Kelola Pemerintah Kelas Dunia melalui Inovasi Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi. “Diharapkan dengan reformasi birokrasi nanti tahap ke III tahun 2020-2025 kelas ASN kita adalah kelas dunia yang bisa kita kompettitifkan ASN di dunia,” ujarnya. 

Kegiatan tersebut,  dihadiri Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka acara,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), KPK dan Dewan Pimpinan Nasional KORPRI.

“Dari Kemendgari langsung Mendagri yang hadir, MenPAN-RB juga akan hadir, kalau Presiden kita belum tahu tapi dia sibuk. Saya sudah menyurat dua kali. Jadi kita akan menampilkan paling tidak enam narasumber,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, inovasi pelayanan publik dan pencegahan korupsi, termasuk kesejahteraan KORPRI yang akan menjadi pembahasan penting dalam kegiatan tersebut.  Karena sasarannya agar kesejahteraan KORPRI semakin baik.

“Itu sebenarnya yang sekarang masih terus digunjang-ganjing, bagaimana salah satu ara kita melakukan pencegahan korupsi dengan memberikan stimulan kepada KORPRI agar kesejahteraannya ditingkatkan,” tukasnya. (Diskominfo / editor : mt)