Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melaunching Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMA Negeri 5 Balikpapan. Sekolah Siaga kependudukan di Kota Balikpapan ini merupakan sekolah pertama sejak program ini diluncurkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembentukan SSK ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menyikapi akan datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Sehingga harus dipersiapkan generasi yang berkualitas, agar tenaga kerja mampu bersaing di era modern. “Sekolah siaga kependudukan ini yang pertama di Kota Balikpapan dibina oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur bersama DP3AKB,” kata Kepala Dinas DP3AKB, Sri Wahyuningsih, saat melaunching sekolah tersebut, Rabu (20/2). 

Sri Wahyuningsih mengharapkan sekolah bisa mengedukasi warga sekolahnya sejak dini terkait pentingnya pemahaman kependudukan dikaitkan dengan bonus demografi yang puncaknya akan terjadi di Indonesia pada sekitar tahun 2028,  kondisi dimana penduduk usia produktif (15 - 65 tahun) akan lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). “Sehingga kami mengajak untuk mempersiapkan anak dan remaja kita saat ini untuk menjadi Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas,” ajak Sri Wahyuningsih.

Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Balikpapan, Ririen Friedayati mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir dalam acara peresmian Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). “Ini sekolah yang pertama di Kota Balikpapan ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan dan ke-lima di Kalimantan Timur setelah SMA Negeri 8 Samarinda dan beberapa sekolah lainnya,” sebutnya.

Disebutkannya, sekolah siaga kependudukan adalah upaya mempersiapkan remaja untuk memahami lingkungan mereka yang beresiko besar terhadap masa depan mereka disebabkan adanya bonus demografi. (Diskominfo / Editor : mt)