BALIKPAPAN- Selain menyinggung PAD, dalam paparan Musrenbang 2020, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga menyebut soal pentingnya dana bagi hasil (DBH) dalam suatu struktur APBD.Sebelum  tahun 2015, kota Balikpapan mendapatkan DBH Rp1 triliun lebih.

“Ini jantungnya APBD kita. Terutama dari migas dulu dibawah 2015 kita dapat Rp1 riliun tapi sejak 2015 itu dipangkas 50 persen tinggal 500 miliar DBH,”jelasnya (19/3).

Persoalan pemotongan DBH ini sempat disampaikan Wali Kota  kepada Presiden Jokowi agar Kementerian Keuangan dalam pemotongan DBH tidak hitam putih terutama daerah penghasil dan pengelola.

“Bapak harus hitung berapa puluh tahun Kaltim menyumbang devisa negara kenapa kita lagi sakit seperti ini dipangkas hitam putih. Pada Desember 2015 disaat mau bayar kegiatan uang tidak ada karena dipangkas 50 persen,” ulasnya.

Tidak hanya itu, pemkot juga harus mengembalikan kelebihan salur DBH yang terjadi.

“Rp135 miliar suruh bayar oleh Kemenkee tapi mereka bilang ngak usah bayar kita potong saja dari DBH yang ada,” bebernya.

“Kemudian kita bayar kelebihan dana sertifikasi guru  Rp27 miliarkalau nggak salah sehingga kita harus mengembalikan itu,” lanjutnya.

Persoalan pemotongan DBH pada 2015-2016 menjadi pukulan bagi APBD Kaltim dan kota kabupaten .

“Makanya pertumbuhan ekonomi Kaltim minus satu-satunya provinsi di Indonesia pertumbuhan minus,” katanya.(Diskominfo/ editor:mgm)