Balikpapan  - Pemerintah Pusat telah berkomitmen mendanai revitalisasi atau pelebaran Sungai Ampal untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di Jalan Beler maupun MT. Haryono, Balikpapan. 

Besaran anggaran yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 300 miliar. Namun, proyek tersebut, baru bisa dikerjakan setelah pembebasan lahan yang tahun ini ditargetkan bisa segera tuntas.

“Tahun ini fokus pembebasan lahan harusnya tuntas, kalau sudah clear baru turun anggarannya. Anggarannya di Kementerian PUPR, tapi harus beres dulu lahan. Itu anggaran fisiknya sekitar Rp 250 hingga Rp 300 miliar,” ungkap Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Rita pada Selasa (4/6).

Rita mengungkapkan sudah ada MoU antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Kota Balikpapan terkait program pengendalian bajir. Pemerintah Kota Balikpapan pun kemudian mengusulkan pelebaran Sungai Ampal yang telah disetujui Pemerintah Pusat

“Karena itu ada MoU antara pemerintah pusat, provinsi dankota, MoU itu dalam rangka pengendalian banjir ini sudah berlangsung, Jadi MoU nya kita ambil satu titik, MoU nya akan dibantu Sungai Ampal,” terang Rita.

“Bantuannya  kita lihat dari hasil perencanaannya, nanti yang mengerjakan fisiknya itu Kementerian PU melalui Dirjen SDA, terus kalau yang mengerjakan sekundernya dibantu oleh provinsi, yang mengerjakan tersiernya Pemerintah Kota Balikpapan,” jelasnya.

Dalam rencana normalisasi Sungai Ampal lahan yang akan dibebaskan melintasi empat kelurahan, yakni Kelurahan Sumber Rejo, Damai Bahagia, Damai Baru, dan Damai atau dari samping Hotel Zurich hingga ke hulu, dimana anggarannya mencapai Rp 250 miliar.

“Sepanjang dari Hotel Zurich sampai ke hulunya. prioritasnya harusnya 2019 tuntas. Kan sudah ada liat  tuh di depan PDAM (DAM) itu kan salah satu contoh  memberi tahu ke masyarakat bahwa akan ada pembebasan lahan,” terangnya.

Sementara jalur drainase sekunder yang mengarah ke jalur primer Sungai Ampal  akan dibantu pemerintah provinsi. Sedangkan drainase tersier pemerintah kota. 

"Tersier saluran-saluran yang mengarah ke sekunder.  Tahun ini kita fokus pembebasan lahan. Kalau lahan clear  baru itu dilakukan," tukasnya. (Diskominfo / editor : mt)