BALIKPAPAN —Wali kota Balikpapan Rizal Effendi beserta rombongan melakukan peninjauan perguruan tinggi Institut Teknologi Kalimantan (ITK) pada Kamis (05/09/2019) pagi.
Tampak hadir sejumlah pejabat dari lingkungan Pemkot Balikpapan, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Camat Balikpapan Utara dan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
Dihadapan rektor dan dosen ITK serta undangan yang hadir dalam acara kunjungan tersebut wali kota mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, wali kota mengajukan agar ITK masuk dalam program Strategis Nasional.
Wali Kota mengatakan ITK yang berada di kilo meter 13 Kelurahan Karang Joang tersebut berdiri diatas tanah seluas 300 hektar. Namun sejak memulai proses perkuliahan pada tahun 2012, pemerintah baru berhasil lakukan pembebasan lahan seluas 140 hektar.
“Utang penyediaan lahan 300 hektar belum bisa terwujud. Kita baru bebaskan 140 hektar. Ini keburu tanahnya laku karena IKN . Kita maunya cepat-cepat tetapi uang terbatas. Sehingga usulan kami kepada Wapres menjelang pembangunan ibu kota baru, maka ITK perlu diperhatikan.
ITK, kata Wali Kota, akan menjadi andalan Balikpapan untuk mendukung ibu kota baru yang nantinya mengusung konsep smart city yang orientasinya teknologi digital. ITK akan melahirkan sumber daya manusia yang handal, yang diharapkan masyarakat Balikpapan bukan hanya menjadi penonton, melainkan juga turun berperan aktif dalam mendukung pembangunan ibu kota.
Lokasi ITK yang berada di Kecamatan Balikpapan Utara ini hanya terpaut sekitar 17 kilo meter dari lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di kilo meter 38, Samboja, Kutai Kartanegara. Sehingga menurut Wali Kota, sangat pantas jika keberadaan ITK dimasukan dalam bagian strategi nasional.
“Andalan kita adalah salah satunya dari ITK. Dan ini juga sesuai dengan semangat kita ketika ingin memperjuangkan ITK kepada pemerintah. Waktu itu menteri pendidikannya pak Nuh dan gubernurnya Awang Faroek. Kita ingin ITK lebih besar dan lebih bagus dari ITB dan ITS. Dekatnya ITK dengan IKN kesempatan besar kita untuk membangun ITK,” ujar wali kota mantap.
Dalam pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, Wali Kota mengaku juga kembali menuntut dikembalikannya besaran Dana Bagi Hasil Migas (DBH).
Sebelumnya Provinsi Kaltim memperoleh DBH hampir mencapai Rp.350 triliun dan Balikpapan mencapai Rp 1 Triliun. Tahun 2015, ketika menurunnya produksi hasil migas di pasar internasional, pemerintah pusat memangkas perolehan DBH Balikpapan 50 persen atau menjadi Rp. 500 Miliar. Adapun formulanya untuk Kaltim, perolehan gas mendapat 30 persen dan hasil minyak mendapatkan 16,5 persen.
Wali Kota membandingkan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan formula pembagian migas lebih besar ke Papua dan Aceh, dengan komposisi masing-masing provinsi adalah 70 persen gas dan 30 persen minyak.
“Saya sampaikan ke Wapres komposisi formula DBH Migas perlu diubah. Karena Kaltim perlu persiapan dana untuk IKN. Saya pikir disamakan saja dengan Papua dan Aceh,” ujarnya. (Diskominfo/ editor:mgm)