BALIKPAPAN - Setiap  daerah memiliki potensi adanya penyebaran paham radikalisme termasuk kota Balikpapan yang kedepan menjadi kawasan penyangga ibu kota negara yang baru.

Meski  Kota Balikpapan memiliki potensi kecil  terjadi penyebaran paham radikal, hal ini tetap harus diwaspadai.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan I Ketut Rasna mengatakan penyebaran paham radikal yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Ketut, Kota Balikpapan tergolong aman terhadap potensi penyebaran paham radikalisme. Namun hal ini tetap harus diwaspadai.

“Potensi itu ada tapi kecil, namun kita harus tetap waspada agar tidak mengancam NKRI, karena paham radikalisme merupakan musuh bagi pemerintah,” tandas Ketut dalam kegiatan diskusi yang bertema “Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan” di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (09/09).

Untuk itu,diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan elemen masyarakat yakni organisasi masyarakat untuk bersama-sama dalam memerangi penyebaran paham radikalisme.

Penyebaran paham radikalisme dapat tersebar melalui kegiatan masyarakat yang melibatkan perkumpulan atau organisasi masyarakat yang dapat menyebabkan pengikut terpapar paham radikalisme yang menimbulkan kebencian terhadap pemerintah.

"Pemerintah, masyarakat termasuk organisasi masyarakat dapat bersama-sama mengawasi penyebaran paham radikalisme, dengan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan ke aparat setempat sebagai upaya untuk pencegahan penyebarannya," imbuhnya.

Ketut mengakui berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 lalu, masyarakat mudah terprovokasi dengan isu yang beredar melalui media sosial. Hal ini dikhawatirkan membawa ujaran kebencian kepada pemerintah, sehingga menimbulkan potensi perpecahan.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kesbangpol Balikpapan, puluhan perwakilan ormas Balikpapan hadir. Mereka mendapatkan pemahaman terhadap  isu-isu yang beredar, agar tidak mudah menyebarkan apalagi terprovokasi melakukan tindakan perpecahan.

Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan elemen masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan untuk menangkal paham radikalisme.

“Perlu ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, karena yang namanya radikalisme memang musuh pemerintah, dan pelaksanaan pemilu ini menunjukan kredibilitas pemerintah, sehingga apabila pemilu gagal maka pemerintah gagal,” tukasnya.(Diskominfo/ editor:mgm)